19 Ribu Pasutri di Aceh Belum Miliki Akta Nikah

22
Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT didampingi Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dr EMK Alidar S Ag M Hum menyerahkan secara simbolis akta nikah dan dokumen kependudukan kepada peserta istbat di aula DPRK setempat, Rabu (28/11)

BLANGPIDIE,DILIPUTNEWS.COM – Sekitar 19.000 pasangan suami istri di 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh diketahui belum memiliki akta nikah. Namun jumlah tersebut masih perlu dilakukan klarifikasi kembali oleh pihak Kementerian Agama, agar mendapatkan angka pastinya sesuai dengan keadaan di lapangan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dr EMK Alidar S Ag M Hum, Rabu (28/11) saat menghadiri kegiatan itsbat nikah (melakukan nikah ulang) terhadap 49 pasutri dari 152 desa dalam 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang berlangsung di aula DPRK setempat.

Disebutkan, dari 19.000 pasutri yang belum memiliki akta nikah tersebut, tercatat sebanyak 7.000 pasutri di Aceh Utara yang hingga saat ini belum mengantongi dokumen dimaksud. Hal itu dipicu kondisi konflik yang melanda, sehingga menyulitkan warga dalam melakukan pencatatan nikah. Pemerintah Aceh dalam hal ini terus melakukan upaya optimal agar seluruh warga Aceh memiliki akta nikah agar bisa mengurus dokumen kependudukan lainnya.

Menurutnya, akta nikah ini sangat penting, sebab akan berkaitan dengan pencatatan dokumen lainnya. Maka dari itu pemerintah sangat serius dalam menuntaskan persoalan ini.

“Program ini telah ada sejak tahun 2014 lalu. Upaya tersebut terus berjalan, dan sekitar 800 lebih masyarakat yang tersebar dalam 23 kabupaten/kota telah selesai diitsbatkan serta telah memiliki akta nikah, akta kelahiran anak serta kelengkapan data kependudukan seperti kartu keluarga, KTP dan lainnya,” terangnya.

Untuk tahun ini Pemerintah Aceh akan mengistbatkan 1500 pasutri sedangkan ditahun 2019 mendatang akan ada 1000 pasutri. Tujuan dari program ini untuk meringankan beban masyarakat Aceh, terutama bagi mereka korban konflik serta yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga mereka bisa hidup layaknya masyarakat lainnya dan mendapatkan perlakuan yang sama.

“Kalau sudah ada akta nikah berarti legalitasnya jelas. Semula mereka hanya sah secara hukum agama. Sekarang dibantu agar tercatat secara hukum negara. Meski terbatas, yakni bagi pasutri yang menikah dibawah tahun 2006 serta merupakan korban konflik dan warga miskin, namun program ini dinilai sangat efektif dan sangat membantu,” terangnya.

Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT dalam kesempatan itu mengapresiasi dan menyambut baik terkait program tersebut. Melalui program ini, masyarakat dapat dengan mudah untuk menyekolahkan anaknya serta mengurus dokumen kependudukan lainnya.

Pencatatan nikah secara hukum negara sangat penting, mengingat semua dokumen pencatatan mulai dari membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan lainnya berawal dari akta nikah ini.

“Semoga di tahun mendatang akan lebih banyak. Kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah, segara laporkan ke dinas terkait, agar bisa didata,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya, Rajuddin menjelaskan, untuk tahun ini Abdya mendapat jatah istbat sebanyak 50 pasutri. Namun karena belum memenuhi syarat, istbat hanya bisa dilakukan untuk 49 pasutri. Untuk tahun 2019 mendatang, Abdya kembali mendapat jatah 50 pasutri dan tersebut 152 desa dalam Kabupaten Abdya. (Putra)