Hasil Tes belum Diumumkan, Nasib Ribuan Tenaga Kontrak di Abdya belum Jelas

oleh
Ilustrasi tenaga honorer. Foto:google.

DILIPUTNEWS.COM, ACEH BARAT DAYA – Nasib ribuan tenaga kontrak di Kabupaten Aceh Barat Daya hingga kini belum diketahui secara pasti, setelah hasil seleksi tenaga kontrak di Kabupaten ini yang dilaksanakan beberapa waktu lalu belum diumumkan kelulusannya.

Akibatnya, nasib calon tenaga kontrak di jajaran Pemkab Aceh Barat Daya hingga kini belum jelas dan masih terkatung-katung.

Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kabupaten Abdya, Asri Amin di Blangpidie, Sabtu (23/6/2018) mengatakan, ribuan calon tenaga kontrak telah mengikuti proses seleksi akhir 2017, namun hingga kini hasilnya belum semua diumumkan oleh pemerintah daerah.

Belum diketahui apa penyebab dan kendala Pemkab Abdya yang hingga kini belum semuanya mengumumkan hasil seleksi tersebut, padahal proses rekutmen dan ujian tes tenaga kontrak itu dilakukan pada akhir tahun lalu.

“Saya menduga jangan-jangan Pemerintah daerah ada kong kali kong dengan anggota DPRK Abdya terkait proses rekrutmen tenaga kontrak ini. Buktinya selama ini anggota legeslatif terkesan diam-diam saja tanpa bersuara mempertanyakan hasil pengumuman ini,” ujar Asri Amin.

Aktifis ini menilai anggota legislatif yang telah dipilih oleh rakyat hingga bisa duduk di kursi parlemen tersebut terkesan tidak peduli pada rakyat dan kurang peka terhadap nasib calon ribuan tenaga kontrak yang kini terkatung-katung menunggu pengumuman hasil seleksi.

“Saya menilai selama ini anggota DPRK Abdya terkesan kurang peka terhadap nasib rakyat, terutama nasib ribuan tenaga kontrak yang hingga saat ini mereka belum memiliki kepastian apa lewat seleksi ataupun tidak,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, anggota legislatif yang ada di DPRK Abdya mendesak pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan pengumuman hasil tes yang telah dilaksanakan tersebut supaya mereka tidak menjadi terkatung-katung.

“Anggota dewan pada hakikatnya `dilahirkan? dari rakyat dan digaji oleh negara melalui uang rakyat. Jadi, sudah sepatutnya lembaga terhormat itu membela hak-hak rakyat terutama terkait persoalan calon tenaga kontrak,” ungkapnya.