40 Ribu Masyarakat Aceh Belum Ikut BPJS

19
40 Ribu Masyarakat Aceh Belum Ikut BPJS

40 Ribu Masyarakat Aceh Belum Ikut BPJS
40 Ribu Masyarakat Aceh Belum Ikut BPJS

MEULABOH | DiliputNews.com – Sedikitnya 40 ribu jiwa dari sekitar 480 ribu jiwa masyarakat di lima kabupaten/kota di Aceh belum terdaftar sebagai peserta pada Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh dr Muhamad Fahriza di Meulaboh, Senin mengatakan belum terdaftarnya puluhan ribu masyarakat Aceh ini karena berbelitnya regulasi yang diterbitkan dalam edaran Gubernur Aceh tentang sosialisasi BPJS Kesehatan.

“Untuk di wilayah kerja kita masih ada 40 ribu lebih belum terdaftar, persoalan sosialisasi sudah kita laksanakan. Saya pesimis dengan pendataan secara kolektif sesuai edaran Gubernur Aceh semua warga akan terdaftar,” katanya.

Dalam edaran Gubernur Aceh tersebut kata dia, data kesertaan BPJS Kesehatan masyarakat harus berdasarkan seleksi validasi data dari pihak kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Discapil) masing-masing daerah, regulasi secara kolektif ini tidak berjalan maksimal.

BPJS Cabang Meulaboh membawahi lima kabupaten wilayah barat selatan Aceh yakni Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya) dan Simeulu, semua data kesertaan BPJS selama ini berdasarkan data dari Discapil setempat bukan data langsung dari pihak aparatur desa.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut pihaknya berkomitmen terus melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah daerah untuk memisahkan masyarakat yang belum dan yang sudah memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak tumpang tindih data dan doble pembayaran klaim.

“Kami akui memang adanya doble data karena sulit dipisahkan mana BPJS Mandiri dan mana yang BPJS JKRA karena tidak semua warga memiliki KTP elektronik, tapi itu sudah kita bersihkan persentasenya kecil hanya sekitar nol sekian persen,”imbuhnya.

Lebih lanjut M Fahriza menyatakan, pihaknya juga tidak dapat menolak apabila ada masyarakat yang mengingginkan terdaftar sebagai BPJS Kesehatan Mandiri karena diberikan pelayanan lebih berkelas, berbeda dengan pelayan mengunakan BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).

Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Anggota DPD-RI Asal Aceh Sudirman yang mengkritisi kinerja pihaknya yang belum maksimal dalam memberikan pelayan jaminan kesehatan yang berimbas pada masih banyak warga Aceh belum terlayani.

Dirinya sepakat apabila ada beberapa hal yang mesti dilakukan revisi terkait sosialisasi dan penerapan keikut sertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan Mandiri maupun BPJS Kesehatan JKRA sehingga tidak tumpang tindih data dan klaim pembayaran karena benturan regulasi.

“Ditanya dari mana data 1,2 juta jiwa peserta susulan itu kami tidak tahu, yang jelas kami melaksanakan sesuai petunjuk, karena prinsipnya JKRA diperuntukan kepada seluruh penduduk Aceh yang memiliki KTP dan KK namun belum memiliki jaminan kesehatan,” katanya menambahkan.

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh ini juga menerima saran dari Senator daerah pemilihan Aceh tersebut untuk melakukan sosialisasi lebih efektif dengan jemput bola, akan tetapi pihaknya juga membutuhkan aturan dan petunjuk sesuai diperintahkan.(red/ant)