BPJS Meulaboh Belum Bekerja Maksimal di Aceh

12
BPJS Belum Bekerja Maksimal di Aceh
BPJS Belum Bekerja Maksimal di Aceh
BPJS Belum Bekerja Maksimal di Aceh

MEULABOH | DiliputNews.com – Anggota DPD-RI Asal Aceh Sudirman menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum bekerja maksimal sehingga menyebabkan banyak masyarakat belum terlayani di Provinsi Aceh berpenduduk mencapai 4,8 juta jiwa itu.

“BPJS harus menyiapkan tenaga sosialisasi atau mengaitnya dengan pihak pemerintah daerah karena masyarakat Aceh banyak belum tahu dan belum tersentuh,” katanya di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Senin (6/4).

Harusnya kata dia sistem saat ini jemput bola bukan lagi duduk di meja karena pemerintah sudah mengeluarkan biaya besar untuk jaminan kesehatan rakyat.

Usai melakukan pertemuan dengan managemen BPJS Cabang Meulaboh Sudirman menyampaikan, sistem pelayanan BPJS di Aceh dalam koordinasi wilayah Sumatera Utara belum mapan dan terkesan masih tertutup menyebabkan adanya tumpang tindih pembayaran dana klaim oleh pemerintah.

Anggota DPD RI asal Aceh ini menyampaikan, BPJS sampai saat ini juga belum terbuka untuk meng-ekpos berapa jumlah masyarakat Aceh yang terdaftar sebagai BPJS kesehatan mandiri dan BPJS kesehatan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) sesuai amanah  qanun (perda) nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan.

Bukan hanya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh yang membawahi lima kabupaten, namun hampir seluruh wilayah Aceh belum ada data valid rakyat Aceh yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai diharapkan.

“Di Aceh ada dalam satu rumah lima orang, itu cuma ayah dan ibu yang terdaftar sebagai BPJS Kesehatan JKRA, sementar ada tiga orang anaknya masuk kemana coba?. Data terakhir ternyata masih ada 600 ribu jiwa lebih masyarakat Aceh belum terdaftar,” tegasnya.

Kerancuan data dikelola lembaga pemerintah tersebut karena validasi data dari proses verifikasi dari pihak kecamatan pemerintah daerah tidak terkelola dengan baik, sehingga pihak BPJS asal tulis untuk mengejar target pembayaran klaim dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Persoalan adanya kouta tambahan sebanyak 1,2 juta jiwa untuk BPJS susulan di Aceh menurut dia masih sangat rancu karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti masuk dalam katagori mana sehingga muncul sikap kekhawatiran dan rasa takut masyarakat untuk datang berobat ke rumah sakit atau puskesmas.

Anggota DPD-RI ini memintakan pemerintah pusat harus membuat sebuah regulasi khusus untuk pemerataan pelayanan kesehatan sehingga tidak tumpang tindih data dan semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan geratis karena itu adalah program pemerintah.

“Harus lebih siap melakukan sosialisasi supaya tahapan mengurus BPJS sampai bentuk pelayanan masyarakat diketahui dan kalau memang masyarakat 1,2 juta tidak mendapat BPJS mandiri berarti mandapat BPJS kesehatan JKRA masyarakat harus tahu siapa-siapa, jangan karena tidak cukup angaran jadi alasan,”katanya menambahkan.(red/ant)