PT Mifa Bersaudara Cemar Udara Laut Aceh Barat Hingga Kritis

22
PT Mifa Bersaudara Cemar Udara Laut Aceh Barat Hingga Kritis

MEULABOH | DiliputNews.com – Badan Lingkungan Hidup dan kebersihan (BLHK) mengidentifikasi pencemaran udara semakin kritis karena tidak terkontrolnya aktivitas bongkar muat batubara di pelabuhan Jety Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Kepala BLHK Aceh Barat T Fuadi di Meulaboh, Selasa mengatakan pencemaran udara dan laut pesisir pelabuhan Jety Meulaboh sudah teridentifikasi sejak 2014, akan tetapi perusahaan PT Mifa Bersaudara tidak mengindahkan peringatan disampaikan.

“Kita sudah pernah menyampaikan, jangan lagi ada tumpahan batubara ke laut dan tumpahan batubara yang jatuh diatas badan jalan jangan disiram pakai air karena itu akan  semakin memperparah kerusakan lingkungan,”tegasnya.

Pemda Aceh Barat sudah menyarakan kepada managemen perusahaan batubara PT Mifa Bersaudara untuk melakukan upaya minimalisir dengan pembersihan sedotan bukan penyiraman, akan tetapi hanya managemen Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya yang mengindahkan peringatan itu.

Untuk memastikan kerusakan lingkungan tidak begitu kronis BLKH melakukan pemeriksaan rutin polusi udara dan pencemaran air laut pada laboratorium lingkungan hidup per tiga bulan satu kali, sementara untuk peralatan pemantau udara ditempatkan pada dua titik seputar Meulaboh.

Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, batubara mengandung uranium dan thorium yang keduanya merupakan elemen radioaktif sehingga pemeriksaan kesehatan masyarakat berada dikawasan konsesi tambang dan jalur lintasan pegangkutan batubara perlu diperhatikan lebih intensif.

“Bupati sudah memarahi saya ketika melihat tumpahan batubara merubah jalan jadi hitam, ketika kita ajak kompromi PT Mifa tidak mau, hanya PLTU yang bersedia membayarkan dana pembersihan Rp5 juta, perkerjaan ini diluar beban dinas pemerintah dalam pegangkutan sampah,”imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, meskipun air laut yang sudah tercemar bukan untuk dikonsumsi, akan tetapi dampak dari pencemaran laut ini dapat merusak biota laut sehingga masyarakat pesisir sudah kehilangan mata pencarian.

Selain itu kata Fuad, pemerintah bermaksud mengajak kerjasama yang baik perusahaan pertambangan mengelola lingkungan ditengah rutinitas sehingga tidak terkesan mengabaikan kewajiban menjaga kerusakan lingkungan.

“Sudah ada beberapa perubahan terutama dalam pengangkutan mereka sudah sedikit bersih, tapi masih juga ngebut-ngebut padahal batas kecepatan yang dibenarkan adalah 25km/jam,”katanya.

Tokoh muda Suak Ribe Rahmad Maulizar menambahkan, kawasan mereka yang menjadi lintasan pegangkutan baubara kerap terjadi lakalantas karena mobil pegangkut batubara ugal-ugalan.

“Perusahaan harusnya menertibkan mobil yang ugal-ugalan, kalau terjadi kecelakaan lagi kami akan blokir jalan, silakan mereka cari jalan lain karena resiko keselamatan warga lebih penting, apalagi ngk ada manfaat bagi masyarakat keberadaan mereka,”katanya menambahkan.(red/ant)