10 Miliar Dana JKN Aceh Barat Tidak Tercatat

19
10 Miliar Dana JKN Aceh Barat Tidak Tercatat

10 Miliar Dana JKN Aceh Barat Tidak Tercatat
10 Miliar Dana JKN Aceh Barat Tidak Tercatat

MEULABOH | DiliputNews.com – Sedikitnya Rp10 miliar dana APBN yang sudah dikucurkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, belum tercatat sebagai Pemasukan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

“Menyangkut dana JKN mekanismenya pada Dinkes, karena uang ini hanya numpang lewat, tapi dana ini harus tercatat sebagai penerimaan daerah, jadi ada sekitar Rp10 miliar lagi belum tercatat sebagai pemasukan daerah,”kata Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) Aceh Barat T Syarifudin di Meulaboh, Senin.

Dia menjelaskan, secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat, sudah mampu tercapai 87,82 persen atau setara Rp104,2 miliar dari target pencapaian Rp118,4 miliar selama 2014.

PAD terendah dari seluruh Satuan kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah Dinas kesehatan (Dinkes) karena hanya terealisasi 25 persen, yakni dari target Rp14,5 miliar hanya tercapai Rp3,6 miliar, terutama persoalan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pemasukannya masih nihil.

Ia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran untuk daerah, baik karena pengelolaan belum maksimal maupun ada beberapa mekanisme pencairan anggaran yang tidak bisa dilakukan.

“Sebenarnya secara keseluruhan sudah mencapai 90 persen, tapi karena masih belum terhimpun semua laporan SKPK dan Bank Aceh selama 2014 data yang kita pegang hanya 87,82 persen,”imbuhnya.

Ada dua SKPK lain bernilai raport merah yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), dinas tersebut hanya mengelola alat berat Traktor 4GD, pemasukan tidak tercapai karena peralatan dinas tersebut tidak dimanfaatkan masyatakat.

Sama halnya dengan Dinas kelautan dan Perikanan (DKP), persoalan dinas tersebut karena kontrak kerja serta sewa menyewa peralatan dimiliki dimulai pada Desember 2014 sehingga pemasukan mereka tidak tercatat selama tahun berjalan.

Syarifudin menjelaskan, tidak diketahui secara pasti kendala dihadapi oleh sejumlah SKPK sehingga tidak mampu memberi pamasukan sesuai target, tapi yang jelas perencanaan pencapaian target tersebut sudah diatur dalam qanun (peraturan daerah).

“Sementara PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan sudah terealisasi 101 persen, dari target Rp1 miliar, pencapaian ini bisa lebih menjadi Rp1,4 miliar karena pengelolaannya pada Kantor Camat,”katanya menambahkan.(red/ant)