Abdya Bahas 11 Raqan untuk Tahun 2015

oleh
Abdya Bahas 11 Raqan untuk Tahun 2015
Abdya Bahas 11 Raqan untuk  Tahun 2015
Abdya Bahas 11 Raqan untuk Tahun 2015

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah mengajukan 11 (sebelas) Rancangan Qanun (Raqan) yang akan dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Tim Asistensi Qanun Pemkab setempat yang berlansung dalam Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan Rancangan Qanun Abdya tahun 2015 di Aula DPRK setempat, Jum’at (9/1).

Paripurna pembukaan yang dipimpin Ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa, didampingi dua wakilnya Romi Syahputra dan Jismi dan sejumlah anggota DPRK lainnya, membahas 11 rancangan qanun usulan dari Pemerintah Kabupaten Abdya, 6 (enam) diantaranya, rancangan qanun tentang perubahan atas qanun Kabupaten Abdya nomor 15 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, kemudian tentang Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Abdya, tentang bangunan gedung, tentang restribusi pelayanan pasar, tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan tentang pajak hiburan.

Termasuk 5 rancangan qanun yang belum sempat dibahas dalam tahun 2014 lalu, diantaranya rancangan qanun tentang penabalan nama-nama jalan, tentang pajak sarang burung walet, tentang restribusi penjualan produksi usaha daerah, tentang restribusi penyediaan penyedotan kakus, dan terakhir tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. “Total usulan menjadi 11 rancangan qanun,” kata Zulkifli dalam rapat paripurna yang turut dihadiri Kapolres Abdya AKBP Budi Samekto, mewakili Kajari Blangpidie H Azwar SH dan Sekda Abdya Drs Ramli Bahar mewakili Bupati Jufri.

Dalam amanat Bupati, yang diwakili Sekda Abdya Drs Ramli Bahar, menyampaikan kesebelas usulan rancangan qanun tersebut untuk dibahas dalam rapat paripurna DPRK Abdya, sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 7 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun.

“Sebelas rancangan qanun itu telah dikoordinasikan dan disepakati untuk dilakukan pembahasan secara bersama oleh Pemkab Abdya dengan Badan Lesgislasi DPRK, maka kami mengharapkan kesepahaman, dukungan dan kerjasama DPRK terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan ini, supaya terjalin sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik,” tutupnya.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh badan musyawarah pada tanggal 7 Januari lalu, agenda tahapan pembahasan diantaranya, pada tanggal 9 Januari 2015 dilaksanakan pembukaan pembahasan rancangan qanun Kabupaten Abdya tahun 2015, kemudian pada tanggal 12 sampai 18 Januari 2015 mendatang, pembahasan bersama antara Badan Lesgislasi dan Tim Asistensi Qanun Pemkab Abdya tentang 11 rancangan qanun tersebut.

Selenjutnya pada tanggal 19 Januari 2015 Sidang paripurna pengesahan rancangan qanun menjadi qanun Kabupaten Abdya tahun 2015, sekaligus mendengarkan laporan Badan Legislasi, pendapat akhir Fraksi-Fraksi dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Abdya dengan DPRK tentang Qanun Abdya tahun 2015. (Red/Zal)