Kajari Siap Mundur Jika Kasus Korupsi Di Abdya Tidak Tuntas

16
Kajari Siap Mundur Jika Kasus Korupsi Di Abdya Tidak Tuntas

Kajari Siap Mundur Jika Kasus Korupsi Di Abdya Tidak Tuntas
Kajari Siap Mundur Jika Kasus Korupsi Di Abdya Tidak Tuntas

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie, Umar Z SH MH, pada saat menyambut para pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (9/12) mengatakan, akan siap mundur dari jabatannya jika dalam tahun 2014 ini tidak dapat menyelesaikan kasus korupsi di Abdya.

Dihadapan puluhan mahasiswa IMM yang berorasi di Halaman Kantor Kejari Blangpidie itu, Umar menjelaskan, tidak ada kasus yang tidak selesai ditangani. Seperti kasus Alkes RSUTP Abdya saat ini sedang dilangsungkan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, terkait jumlah kerugian negara. Begitu juga kasus PKA IV TA 2013 yang berkasnya sudah diserahkan ke BPKP dan sudah memasuki tahap penghitungan kerugian.

“Kita tidak main-main dalam menangani kasus, bukti keseriusan kita, hari ini di Kejari Blangpidie telah hadir tim dari BPKP untuk menghitung kerugian negara,” paparnya.

Terkait kapan penanganan seluruh kasus itu tuntas, Umar tidak dapat memberikan kapastian yang jelas. Menurutnya, tugas penghitungan kerugian negara itu adalah tugas dari BPKP, jika hasil dari kerugian dimaksud telah ada, maka pihaknya segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan guna penahanan tersangka.

“Janji waktu dari saya tidak ada, sebab tugas penghitungan kerugian negara itu ditangani BPKP. Kalau memang kasus itu tidak tuntas dalam tahun 2014 ini, saya siap mundur dari jabatan,” kata Umar, sembari dilanjut dengan penandatanganan surat pernyataan sebagai bukti bahwa dirinya siap mundur dari jabatan sebaga Kepala Kejari Blangpidie.

Ujuk rasa bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia itu, para mahasiswa IMM yang berunjuk rasa, menuntu Kejari Blangpidie segera menyelesaikan kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP) Abdya yang melibatkan mantan Plt Direktur RSUTP, Drs Ramli Bahar yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) setempat serta Safrial SKM sebagai tersangka, kasus itu mencuat pada pertengahan Maret 2014 lalu dengan menggunakan APBN senilai Rp 6,3 milyar.

Tidak hanya itu, Kejari Blangpidie juga didesak untuk segera menyelesaikan kasus peyimpangan dana Jamkesmas tahun anggaran (TA) 2008-2009 yang menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan Abdya H Khadri SH sebagai tersangka, penyimpangan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) IV TA 2013 yang melibatkan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Abdya, Drs Ahsin B, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, kasus penyimpangan proses pelelangan rehap sedang/berat Gedung Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) yang melibatkan PPK pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Rusdi Arsyad sebagai tersangka, lalu dugaan penyimpangan pelelangan proyek pembuatan saluran drainase komunitas adat terpencil (KAT) yang melibatkan Mantan Kepala Dinsoskertrans Hanafiah AK tahun anggaran 2009, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya.

Terakhir, kasus pembangunan Break Water Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga Kecamatan Susoh, Abdya TA 2012, yang melibatkan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya, Susan Kurniawan sebagai tersangka.

“Apabila diakhir tahun 2014 ini sejumlah kasus tersebut tidak mampu diselesaikan, maka kami atas nama IMM Abdya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mencopot jabatan kepala Kejari Blangpidie,” teriak Ketua IMM Abdya, Zul Fahmizar saat orasi didampingi koordinator lapangan (korlap) Muharyyadi dan disahuti para mahasiswa lainnya. (Red/Zal)