GeRAK Laporkan Tata Kelola Tambang Ke KPK

99
GeRAK Laporkan Tata Kelola Tambang Ke KPK

GeRAK Laporkan Tata Kelola Tambang Ke KPK
GeRAK Laporkan Tata Kelola Tambang Ke KPK

GERAKAN Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melakukan pertemuan khusus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (3/12) Di Bali. Dalam pertemuan tersebut Gerak Aceh yang  diwakili oleh Kadiv Advokasi dan Investigasi Korupsi, Hayatuddin Tanjung. Sedangkan KPK langsung dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad.

Walhi Aceh juga ikut dalam pertemuan khusus ini yang diwakili oleh Muhammad Nur. Hayatuddin Tanjung, dalam pertemuan ini menyampaikan soal tata kelola pertambangan yang ada di Aceh kepada pimpinan KPK.

Saat ini, kata Hayatuddin, ada 134 Izin Usaha Pertambangan yang sudah dikeluarkan oleh pemeritah kabupaten kota yang ada di Aceh. Hasil kajian GeRAK Aceh, dari 134 IUP yang sudah terlanjur diberikan oleh bupati, untuk tahun berikutnya wajib dilakukan review terlebih dahulu.

Dari jumlah tersebut, hanya 36 Perusahaan saja yang sudah mengantongi Clean & Clear dari Kementrian ESDM. Dari 134 IUP yang sudah dikeluarkan, ada 65 perusahaan yang izinnya masuk dalam hutan lindung, dan 4 perusahaan masuk dalam hutan konservasi.

Hayatuddin Tanjung menyampaikan hasil temuan yang didapatkan di lapangan bahwa izin yang selama ini sudah dikeluarkan kebanyakannya tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contonya ada di salah satu daerah di Aceh dalam satu hari bisa mengeluarkan 4 IUP.

Terkait hal ini, Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan bahwa KPK akan melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) pada tahun 2015 selama 6 bulan di Aceh.

“Setelah Korsup selama 6 bulan itu dilakukan, apabila pemerintah daerah tidak melakukan tindakan apa-apa terkait pertambangan, maka KPK akan mengambil tindakan hukum terkait pertambangan yang ada di Aceh,” ujar Abraham Samad.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Direktur Litbang KPK, Rono dan seluruh staff KPK dari Bidang pencegahan Minerba.(red/ril)

Bagikan Artikel Ini :