Dewan Lamban, RAPBK Abdya Terancam Molor Disahkan

oleh
RAPBK Abdya Terancam Molor Disahkan
RAPBK Abdya Terancam Molor Disahkan
RAPBK Abdya Terancam Molor Disahkan

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Abdya) hingga saat ini belum disahkan, termasuk alat kelengkapan dewan setempat juga belum terbentuk, imbasnya, untuk Pengesahan  Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2015 terancam bakal molor. Padahal dalam aturan jika pengesahan APBK melebihi bulan Desember, maka dipastikan Abdya akan mendapatkan hukuman (punishment) berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU).

Salah satu mantan anggota DPRK Abdya periode 2009-2014 yang tidak mau dipublikasikan namanya, kepada awak media di Balai PWI Abdya, selasa (2/12) menerangkan, untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, jelas disebutkan kalau APBK 2015 itu harus disahkan pada 30 November dan selambat-lambatnya 31 Desember dalam tahun ini.

Dijelaskan, sah-sah saja kalau dalam tahun ini APBK 2015 tidak selesai disahkan, akan tetapi pada 1 Januari 2015 mendatang apapun kegiatan tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Abdya kecuali hanya melakukan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) saja.

“Hal itu disebabkan karena belum adanya pengesahan anggaran dan belum ketuk palu paripurna serta belum dijadikan qanun, bahkan uang pun tidak bisa dicairkan. Tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan masyarakat, jangankan kegiatan lain, untuk beli kertas saja tidak bisa,” terangnya.

Ia sangat menyayangkan atas lambannya kinerja 25 anggota DPRK Abdya sekarang ini, sebab banyak tugas yang belum maksimal dilaksanakan, terutama dalam hal pengesahan Tatib dan alat kelengkapan dewan yang tentunya akan berdampak buruk terhadap pengesahan RAPBK 2015 mendatang.

“Baru beberapa bulan saja, hubungan antara Fraksi  Nasional Bersatu dengan Fraksi  Partai Aceh  (PA) kini sudah mulai retak. Hal tersebut jelas terlihat setelah 12 anggota DPRK Abdya dari fraksi Nasional Bersatu tidak ikut serta dalam sidang Paripurna mengenai Rancangan tata tertib DPRK 2014-2019 yang digelar Selasa (25/11) lalu. Ada apa dengan anggota DPRK periode sekarang,” tutupnya.

Mengenai hal itu, Ketua DPRK Abdya sementara, Zaman Akli yang dihubungi terpisah, mengaku sangat optimis dan yakin kalau RAPBK Abdya tahun 2015 dapat disahkan pada bulan Desember 2014. Namun disatu sisi, Akli merasa kurang yakin apakah 12 anggota dewan lainnya akan ikut dalam paripurna itu, sebab antara Fraksi  Nasional Bersatu dengan Fraksi  Partai Aceh baru-baru ini telah memunculkan keretakan dan beda pendapat mengenai Tatib.

“Selesai pelantikan pimpinan DPRK defitif, dilanjutkan dengan paripurna pengesahan Tatib serta pembentukan alat kelengkapan dewan, baru pada pertengahan Bulan Desember 2014 ini kita akan bahas RAPBK 2015,” demikian puskasnya. (Red/Zal)
Powered by Telkomsel BlackBerry®