Sewa Rumah Dewan Aceh Barat Dinilai Tidak Rasional

oleh
Sewa Rumah Dewan Aceh Barat Dinilai Tidak Rasional
Sewa Rumah Dewan Aceh Barat Dinilai Tidak Rasional

MEULABOH | DiliputNews.com – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SUMUR) melakukan aksi protes terkait penetapan alokasi anggaran sewa rumah anggota DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh, karena dinilai tidak rasional.

Koordinator aksi Ali Usman di Meulaboh, Senin mengatakan, tidak rasional apabila seroang ketua dewan mendapat jatah Rp96 juta per tahun atau Rp8 juta per bulan untuk sewa rumah, sementara tidak ada rumah di kawasan seputar Meulaboh dengan harga demikian.

“Pemerintah Aceh harus ikut serta melakukan evaluasi terhadap penetapan anggaran APBK 2015 Aceh Barat, apalagi terkait anggaran sewa rumah dewan, hal ini sangat menyakitkan hati rakyat,” katanya dalam aksi dihalaman kantor DPRK Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK sudah melakukan pengesahan APBK tahun anggaran 2015 pada 22 November 2014, dalam keputusan bersama itu tertera penetapan alokasi anggaran untuk sewa rumah dewan mencapai ratusan juta rupiah.

Ali Usman merincikan, untuk ketua dewan Aceh Barat mendapat jatah alokasi anggaran Rp8 juta per bulan, dua wakil ketua masing-masing mendapat Rp7 juta per bulan sementara 21 anggota dewan lain masing-masing mendapat Rp6 juta per bulan.

Sebelum melakukan aksi mahasiswa menggelar ritual pengasapan kemenyan serta menyerahkan beberapa kembang kepada sekretariat DPRK Aceh Barat karena kedatangan mahasiswa tidak disambut oleh seorangpun anggota dewan.

“Kepentingan dari legislatif juga ada, di parlemen mayoritas adalah politisi dari partai politik pendukung bupati/wakil bupati Aceh Barat, jadinya siapa yang mau urus berapa besaran anggaran yang mereka ajukan,” tegasnya.

Sebelumnya Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat juga mengkritisi kesepakatan dewan dan lembaga eksekutif tersebut karena dinilai hal itu merupakan upaya sistematis melegalkan tindak pidana korupsi.

Koordinator GeRAK Aceh Barat Baharudin Bahari mengatakan, besaran alokasi dana sewa rumah dewan tersebut tidak memenuhi asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24/2004 jo PP Nomor 37/2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

“Indikasi korupsi yang berpotensi terjadi dalam kasus ini adalah mark up harga sewa rumah. Sebagai contoh, Kota Meulaboh yang menjadi pusat Ibukota Kabupaten Aceh Barat, mustahil ditemukan rumah sewa dengan nilai tersebut dalam jumlah yang banyak,” katanya menambahkan.

GeRAK Aceh Barat mendesak DPRK Aceh Barat untuk meninjau ulang dan merevisi kebijakan anggaran tunjangan perumahan sesuai aturan yang berlaku, terlebih lagi kebijakan tersebut melanggar aturan yang ada.

Menanggapi kritikan tersebut, Ketua DPRK Aceh Barat Ramli mengatakan, tunjangan rumah bagi 25 anggota DPRK Aceh Barat yang sudah disahkan dalam APBK 2015 sudah wajar.

Ia menjelaskan, dana yang akan diterima tidak seperti diterakan dalam APBK karena dipangkas untuk pajak hingga 15 persen sehingga kalau pun diterima hanya berkisar Rp4 jutaan saja per bulan. “Tidak ada kenaikan. Dana sebesar itu sudah 8 tahun terakhir disahkan dalam APBK,” ungkap Ramli.

Pengalokasian tunjangan rumah untuk anggota DPRK di Aceh Barat, kata Ramli karena belum tersedia rumah dinas sehingga setiap tahun harus dialokasikan.

Meski demikian, kata Ramli, sehubungan adanya kritikan dari berbagai kalangan, pihaknya akan memusyawarahkan lagi soal tunjangan rumah tersebut.