DPRK Aceh Barat Berpotensi Legalkan Korupsi

27
Korupsi / Ilustrasi

Korupsi  / Ilustrasi
Korupsi / Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews.com – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menilai penetapan alokasi anggaran sewa rumah anggota dewan hingga jutaan rupiah perbulan merupakan upaya sistematis melegalkan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.

Penilaian tersebut didasarkan pada besaran alokasi dana sewa rumah yang tidak memenuhi asa kepatutan, kewajaran dan rasionalitas standar harga di daerah setempat.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Baharuddin Bahari merincikan Ketua DPRK setempat mendapat alokasi anggaran sewa rumah sebesar Rp8 juta per bulan. Sementara Wakil Ketua DPRK Aceh Barat mendapat jatah sewa rumah Rp7 juta per bulan dan anggota dewan lainnya Rp6 juta per bulan.

“Indikasi korupsi yang berpotensi terjadi dalam kasus ini adalah mark up harga sewa rumah. Sebagai contoh, kota Meulaboh yang menjadi pusat ibukota Kabupaten Aceh Barat, mustahil ditemukan rumah sewa dengan nilai tersebut dalam jumlah yang banyak. Ini akan berpotensi terjadinya pemalsuan dokumen administrasi dan keuangan dalam pertanggungjawaban, terutama dokumen perjanjian sewa-menyewa dan bukti pembayaran,” katanya.

Di sisi lain, GeRAK Aceh Barat juga mempertanyakan dasar hukum penatapan nominal anggaran dana sewa rumah pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat. Ia merujuk seharusnya aturan tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (4) PP No. 37 Tahun 2005.

“Jika tidak ditetapkan dengan perbup, berarti penetapan dana sewa rumah untuk anggota dewan merupakan proses penganggaran yang ilegal karena tidak memiliki dasar hukum,” katanya.

GeRAK menilai DPRK Aceh Barat tidak peka (sense of crisis) dan mencederai rasa keadilan terhadap masyarakat, dimana trend kemiskinan semakin meningkat. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah angka kemiskinan di Aceh Barat pada 2012 sebesar 22,76 persen meningkat pada 2013  mencapai 23,70 persen.

“Seharusnya saat tren kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun, alokasi anggaran APBK Aceh Barat harus lebih pro rakyat bukan memperkaya pejabat,” ungkapnya.(red/ril)