Kompensasi BBM Di Aceh Barat Dinilai Tak Tepat Sasaran

14
Kompensasi BBM Di Aceh Barat Dinilai Tak Tepat Sasaran

Kompensasi BBM Di Aceh Barat Dinilai Tak Tepat Sasaran
Kompensasi BBM Di Aceh Barat Dinilai Tak Tepat Sasaran

MEULABOH | DiliputNews.com – Pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu pemerintahan melalui Kementrian Sosial meluncurkan beberapa kebijakan seperti kompensasi untuk rakyat miskin dengan memberikan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Program yang telah diluncurkan tersebut dinilai tidak tepat sasaran, pasalnya di Meulaboh, Aceh Barat banyak warga yang menerima dana kompensasi tersebut orang mampu pun menjadi penerima program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Maisarah, seorang warga Aceh Barat mengatakan banyak warga kaya yang menggunakan perhiasan emas juga ikut mengantri untuk menerima dana kompensasi bbm senilai Rp.400.000/per dua bulan.

“Seharusnya dana kompesasi tersebut diutamakan untuk warga yang kurang mampu dan miskin, kita minta pihak pemerintah harus mendata ulang siapa yang lebih berhak menerima dana kompensasi tersebut,” katanya, Sabtu (22/11).

Menurut dia, jika hal tersebut terus di biarkan, maka program pemerintah untuk mengalihkan dana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan langsung bisa gagal, karena lagi-lagi warga miskin tak mendapatkan hak nya.

Sementara itu, Staf Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Ayun Istiomah mengaku data masyarakat penerima kompensasi BBM melalui program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tersebut merupakan data lama, yaitu pada tahun 2011 lalu.

Seharusnya, kata dia Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat dan intansi terkait agar melakukan verifikasi dan validasi ulang, agar penerima KPS di Aceh Barat tepat sasaran. Sebab pihaknya hanya menjalan tugas sesuai data penerima.

Ia juga menambahkan warga yang mendapatkan kompensasi tersebut harus menggunakan kartu KPS, jika tidak ada kartu tersebut tetap tidak akan mendapatkan haknya, walaupun dia miskin.

“Kita berharap kedepan pihak pemerintah dari PBS dan Dinas terkait harus verifikasi dan validasi ulang penerimaan kompensasi BBM ini,” pungkasnya.(red/af)