22 Pasien Gila Datangi Kantor BPJS Meulaboh

oleh
22 Pasien Gila Datangi Kantor BPJS Meulaboh
22 Pasien Gila Datangi Kantor BPJS Meulaboh
22 Pasien Gila Datangi Kantor BPJS Meulaboh

MEULABOH | DiliputNews.com – Sebanyak 22 orang pasien gila dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu (12/11) mendatangi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Aceh Barat, mereka menuntut agar pihak BPJS memberikan obat tanpa dipersulit.

Para pasien mengusung spanduk penuh kekesalan juga dipajang depan kantor yang memiliki tugas mengkliam adminitrasi setiap masyarakat menjadi pasien “Indonesia Sehat”. Tulisan spanduk tersebut, yakni “BPJS jangan persulit proses pengobatan kami. Kami butuh obat. Kami juga anak bangsa”.

“Kedatangan kami sebagai bektuk protes terhadap system pengelolaan BPJS yang dinilai kurang fleksibel karena tidak mengeluarkan klaim untuk pembiayaan obat konsumsi 22 pasien gangguan kejiwa ini,” kata Azis Kepala Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Aceh Barat Daya, yang mengkoordinir aksi dan kehadiran 22 pasien jiwa ke kantor BPJS Meulaboh.

Dinilai pihak Lembaga Swada Masyarakat (LSM) ini, kebijakan yang ditetapkan pihak BPJS sedikitpun tidak berpihak kepada pasien. Aksi ini, sambung Azis, buntut dari kekesalan karena saat mendatangi Poli Kejiwaan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (RSU-CND) Meulaboh untuk mengambil obat tidak dilayani atau diberikan. Alasannya, pihak BPJS Meulaboh tidak bersedia mengeluar klaim pembiaya obat, sebab saat pengambilan obat syaraf itu, tidak menghadirkan pasien jiwa.

“Makanya kami hari ini membawa seluruh pasien gangguan jiwa ke BPJS Meulaboh, biar tidak ada alibi untuk tidak memberikan obat lagi,” keluhnya.

Dokter spesialis kejiwaan Poli Zaitun RSU-CND Sari Dewi Apriyanti, kepada Koran ini, menjelaskan, keadaan bersihtegang antara BPJS dengan pihak keluarga pasien dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Aceh Barat Daya, setiap akan mengambil obat, mulai terjadi sejak awal tahun 2014, ketiga mulai diberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seluruh sumber pembiayaan kesehatan, baik JKN, JKA, dan Askes, seluruhnya administrasinya ditangani pihak BUMN, yakni BPJS.

Kebijakan pihak BPJS Meulaboh, mewajibkan pihak keluarga pasien jiwa dan pengelola rumah singgah yang ingin mengambil obat, harus menghadirkan seluruh pasien jiwa, kalu tidak, maka klaim pembiayaan obat tidak akan disetujui. Tentu, hal tersebut akan sangat memberatkan pihak keluarga dan pengelola rumah singah ABDYA, karena, bilang Dewi, ia paham benar kondisi pasien jiwa, akan sangat sulit untuk dibawa kesana kemari.

Parahnya lagi, ada pasien bernama Abu Idris berusia 77 tahun, wajib juga disertakan, padahal kondisi pasien renta tersebut mengalami sulit berjalan. Argumen pihak BPJS tidak bersedia mengeluarkan obat bagi pasien jiwa asal ABDYA itu, karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 59 tahun 2014 tertera dalam pasal 25 ayat satu, yakni menyalahi prosedur.”Seharusnya pihak BPJS Meulaboh harus fleksibel. Pasien jiwa sulit untuk dibawa keluar rumah singgah ABDYA,” tuturnya.

Melihat keadaan demikian, membuat dokter Dewi mengeluarkan resep obat bagi pasien jiwa asal ABDYA untuk minum selama satu bulan.”Saya paham benar kondisi pasien saya. Tidak semua pasien kasusnya dapat dikeluarkan resep obat untuk minum selama sebulan,” terangnya.

Terkait aksi 22 pasien jiwa yang mendatangi kantor BPJS Meulaboh, Dewi menilai, tindakan tersebut merupakan puncak dan luapan kekesalan yang selama ini mereka alami.(red)