Warga Aceh Barat Kembali Mengamuk Di Kantor Bupati

17
Warga Aceh Barat Kembali Mengamuk Di Kantor Bupati

Warga Aceh Barat Kembali Mengamuk Di Kantor Bupati
Warga Aceh Barat Kembali Mengamuk Di Kantor Bupati

MEULABOH | DiliputNews.com – Pengeyelsaian sengketa lahan di Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo tak beruujung usai, 4 kali sudah dilakukan pertemuan oleh Pemerintah Aceh Barat dengan masyarakat belum ada titik terang, sehingga membuat warga marah dan mengamuk di kantor Bupati setempat, Jumat (25/10).

Kedatangan warga yang melakukan aksi protes di kantor bupati karena kesepakatan dalam audiensi perwakilan dinilai tidak relefan, warga mengamuk dan satu orang ibu-ibu warga nelayan jatuh pingsan akibat terkena pukulan dalam kerumunan.

Diskusi yang berlangsung sekitar 60 menit tersebut, berlangsung pada ruang Rapat Kantor Bupati setempat. Hadir delegasi masyarakat nelayan 9 orang, dan beberapa perwakilan Pemda daerah, yakni Kabag Pemerintahan Aceh Barat Agam Rahmat Fatahillah, Asisten I T Nofrizal, Staf Ahli Bupati Rusmadi.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menolak membayarkan ganti guling tanah berupa pinayah kepada masyarakat kampung nelayan karena tidak ada bukti serah terima resmi ganti guling tanah tersebut.

“Tim sudah berkerja dan berusaha, sejauh ini belum memiliki bukti bahwa tanah kampung nelayan pernah dilakukan ganti guling, karena itu pemda tidak dapat membayarkan tanah tersebut,” kata Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat Tcut Yanti Polem.

Warga masyarakat nelayan Padang Seurahet menilai pemda tidak memihak kepada rakyat, pasalnya Bupati H T Alaidinsyah telah membohongi mereka sebab pada pertemuan sebelumnya berjanji membayarkan pinayah ganti rugi tanah.

“Kami menuntut ganti rugi karena sesuai janji bupati, janjinya membayar pinayah kami dengan membawa kuasa hukum, tapi setelah kami bawa malah meruncingkan masalah,” kata koordinator aksi Bismi.

Warga juga meminta pertangung jawaban pemda terhadap insiden yang dialami salah seorang wanita yang diduga terkena benturan petugas, sehingga jatuh pingsan karena kedatangan warga tidak melakukan anarkis hanya meminta penjelasan dan menagih janji bupati.

Kuasa Hukum LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Wahyu Pratama SH, usai pertemuan, menuturkan dalam dialok masyarakat Nelayan Makmur, merupakan pertemuan ke-4. Dari sejumlah pertemuan antara Pemkab dan masyarakat Nelayan Makmur, selalu tidak ada menemukan titik temu untuk menuntaskan sengketa lahan secara kekeluargaan.

Dalam  sejam pertemuan, pembacaan tanggapan terkait hasil sejumlah temuan tim pencari fakta.  Setelah itu, warga meminta sikap tegas supaya pemda menuntaskan masalah tersebut dengan itikad baik. Namun hasilnya, dari Pemkab tetap berkeinginan menuntaskan masalah tersebut melalui meja peradilan.

Rencana kedepan, LBH Banda Aceh berinisiatif melaporkan tim ke Provinsi terkait efektifitas kinerja tim pencari fakta. Sedang mempersiapkan langkah hukum lainnya, seperti menyiapkan draf gugatan ke kepengadilan.”Pemkab terkesan buang badan terkait penyelesaian masalah ini,” jelas Wahyu Pratama SH.(Red)