Tuntaskan Kemiskinan Di Aceh Barat

62
Tuntaskan Kemiskinan Di Aceh Barat / Ilustrasi

Tuntaskan Kemiskinan Di Aceh Barat / Ilustrasi
Tuntaskan Kemiskinan Di Aceh Barat / Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews.com – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan angka kemiskinan yang ada di kabupaten Aceh Barat, dengan meninjau kembali arah kebijakan perioritas anggaran dan pembangunan di wilayah itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator GeRAK Aceh Barat, Baharuddin Bahari, Kamis (23/10) menyikapi hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 yang dipublikasi oleh Badan Statistik (BPS) Aceh Barat, dimana kabupaten Aceh Barat merupakan kabupaten dengan Angka Kemiskinan tertinggi dari seluruh kebupaten/kota di Provinsi Aceh, yang mencapai 23,70 persen.

Lebih lanjut, Baharuddin mengatakan dari data yang dipublikasi BPS, angka kemiskinan di kabupaten Aceh Barat bukan hanya tertinggi di Aceh, akan tetapi trendnya juga terjadi peningkatan, dimana tahun 2012 angka kemiskinan di Aceh Barat sebesar 22, 76 persen dan pada tahun 2013 naik mencapai 23,70 persen.

Menurutnya, meningkatnya angka kemiskinan tersebut terjadi akibat kebijakan anggaran dan pembangunan pemkab Aceh Barat yang belum berpihak rakyat miskin. Padahal alokasi penerimaan dan belanja APBK Aceh Barat terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

“Sayangnya pertumbuhan anggaran APBK ini berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan ketidakberpihakan kebijakan anggaran sangat jelas terlihat dari komposisi belanja, dimana belanja tidak langsung jauh lebih tinggi yakni 61 % persen dari total belanja, sementara belanja langsung hanya kebagian sekitar 39% persen saja,” jelasnya.

Ia menilai, realita itu merupakan implikasi dari tidak adanya sikronisasi antara Visi-Misi bupati dan wakil bupati dengan kebijakan anggaran dan kebijakan pembangunan. Sehingga harapan akan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Aceh Barat secara kuantitas dan kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana diuraikan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat 2012-2017 masih hanya sebatas angan-angan dan retorika, meski pemerintah Aceh Barat telah melewati dua tahun masa bakti.

Untuk menyikapi hal tersebut, Koordinator GeRAK ini mendesak pemerintah Aceh Barat untuk meninjau kembali arah kebijakan prioritas anggarannya yang cendrung lebih memprioritaskan pembangunan insfrastruktur umum dibandingkan sektor riil dan program pemberdayaaan ekonomi masyarakat.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat, baik di sektor pertanian, perkebunan rakyat dan perikanan,” ujarnya.

Selain itu, Koordinator GeRAK ini juga mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan efesiensi anggaran dengan cara memangkas alokasi anggaran belanja tidak langsung yang bersifat tunjangan aparatur pemerintah untuk dialihkan menjadi belanja publik seperti pengembangan sektor pertanian, program perkebunan rakyat dan pengembangan program perikanan bagi nelayan yang merupakan basis sumber pendapatan masyarakat Aceh Barat. (Red/Za)