Perempuan Aceh Tolak UU Pilkada

40
Perempuan Aceh Tolak UU Pilkada

Perempuan Aceh Tolak UU Pilkada
Perempuan Aceh Tolak UU Pilkada

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Kalangan perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Aceh menyatakan menolak undang-undang pemilihan kepala daerah tidak langsung atau pilkada melalui DPRD.

Penolakan tersebut disampaikan sekitar 20-an perempuan saat berunjuk rasa di depan gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Senin. Unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat puluhan petugas Satpol PP dan personel Polresta Banda Aceh.

Dalam aksi tersebut, massa perempuan mengusung poster bertuliskan “Jangan rampas hak politik kami”, serta tulisan lainnya yang intinya menolak pilkada oleh DPRD.

Sebelum menggelar aksi di depan DPR Aceh, massa perempuan tersebut melakukan “long march” atau berjalan kaki dari depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang jaraknya sekitar dua kilometer.

Ketua Solidaritas Perempuan Aceh Cut Risma Aini mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas perempuan Aceh terhadap penolakan UU Pilkada.

“Kendati UU Pilkada ini tidak berlaku di Aceh, namun aksi ini bentuk dukungan kami kepada perempuan di provinsi lainnya yang sedang berjuang menolak UU Pilkada,” kata Cut Risma Aini.

Menurut dia, UU Pilkada sudah merampas hak-hak politik perempuan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, hak memilih pemimpinnya tidak ada lagi karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dengan tidak adanya hak memilih tersebut, kata dia, dengan sendirinya tidak ada lagi pemimpin yang mau memperjuangkan suara-suara perempuan. Apalagi jika anggota DPRD dari perempuan jumlahnya sedikit atau tidak ada sama sekali.

“Jika ini terjadi, maka yang rugi adalah perempuan. Apabila dipilih langsung, maka calon kepala daerah bisa diarahkan membuat kontrak politik dengan perempuan dan memperjuangkan nasib perempuan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Solidaritas Perempuan Aceh menolak UU Pillkada dan mendukung perempuan-perempuan di daerah lain memperjuangkan kembali hak politik yang telah dirampas oleh undang-undang tersebut.

Karena tidak ada seorang pun anggota DPR Aceh yang menjumpai massa perempuan, akhirnya mereka kembali “long march” ke Masjid Raya Baiturrahman.

Aksi massa perempuan ini sempat menarik perhatian warga yang melintas di ruas jalan mereka lalui. Tidak terjadi kemacetan akibat aksi massa perempuan tersebut.(Red/Ant)