Sekda Aceh Barat Bantah Manipulasi Kelulusan Honorer

22
PNS Ilustrasi

PNS Ilustrasi
PNS Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews.com – Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Bukhari membantah adanya keterlibatan aparatur pemda dan tim verifikasi dalam melakukan manipulasi data kelulusan honorer kategori dua (K-2).

“Biarkan itu urusan polisi, jangan kita campuri, kalau kami tidak ada melakukan perbuatan ataupun hal yang dianggap penyimpangan,” katanya di Meulaboh, Selasa (23/09)

Pihak kepolisian Aceh Barat menemukan indikasi adanya kecurangan dalam penetapan kelulusan tenaga honorer K-2, hasil sementara dari penelusuran berkas administrasi di kantor polisi ada sejumlah honorer diluluskan padahal tidak memenuhi ketentuan.

Secara ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2012 menjelaskan bahwa tenaga honorer yang dibenarkan kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) haruslah bertugas sejak 2005.

“Data-data honorer ini masih terus kita kumpulkan, indikasi lainnya ada tenaga honorer yang diduga memalsukan data, kebenaran itulah yang sedang kita telesuri, apabila memang ada siapapun dia maka akan diproses secara hukum,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai.

Bukhari menegaskan, pihak kepolisian dipersilahkan untuk melakukan penelusuran dan mencari kebenaran mengenai indikasi kecurangan dalam memverifikasi data honorer K-2.

Kata dia, tim verifikasi yang dibentuk melakukan verfikasi faktual data-data honorer terdiri dari berbagai unsur termasuk pihak kepolisian dan hasil dari yang sudah dirampungkan tidak ditemukan adanya penyimpangan.

Bukhari memberi apresiasi kepada tim verifikasi yang sudah menuntaskan tugas mereka dan apa yang dilakukan selama proses berlangsung dilaksanakannya dengan baik serta transparan mengungkap kebenaran data honorer K-2.

“Tim sudah selesai berkerja semaksimal mungkin, tidak menemukan hal-hal kecurangan, jadi kalau memang ada indikasi kearah sana ya silakan diproses, jika ada ditemukan panitia ataupun tim siap bertangung jawab,” tegasnya.

Secara terpisah salah seorang tim verifikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Grassroots Society Forum (GSF) Abdul Jalil menjelaskan, tim tidak berwenang meluluskan atau tidaknya karena kebijakan itu adalah kewenangan Menpan Reformasi Birokrasi.

“Tim hanya bertugas memeriksa berkas yang disampaikan honorer, ketika diperiksa oleh tim itulah yang kita laporkan, gugur tidak gugur itu bukan urusan kami tapi itu kewenangan Menpan RB,” sebut Direktur GSF itu.

Abdul Jalil menjelaskan, selama empat bulan melakukan verifikasi berkas honorer K-2 Aceh Barat, tim menemukan sebanyak 97 orang honorer tidak memenuhi persyaratan dan 273 lainnya dilaporkan memenuhi syarat sebagai honorer sesuai kebenaran data.(Red/Ant)