UU Pilkada Tidak Berlaku Di Aceh

40
Ilustrasi Pilkada Aceh

Ilustrasi / UU Pilkada Tidak Berlaku di Aceh
Ilustrasi / UU Pilkada Tidak Berlaku di Aceh

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala M Jafar SH MHum mengatakan undang-undang pilkada jika nantinya diberlakukan, maka tidak bisa diterapkan di Aceh karena terbentur oleh undang-undang khusus provinsi itu.

“Pemilihan kepala daerah di Aceh diatur dalam undang-undang Aceh, jadi undang-undang pilkada itu tidak bisa diterapkan di Aceh,” kata M Jafar di Banda Aceh, Selasa.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, itu menyebutkan undang-undang pilkada yang saat ini digodok di DPR RI akan mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Namun, sebut dia, Aceh memiliki undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau sering disingkat dengan UUPA.

Dalam Pasal 65 ayat (1) UUPA, kata M Jafar, dengan tegas disebutkan bahwa pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

“Pasal ini dengan tegas menyebutkan pemilihan kepala daerah oleh rakyat, bukan oleh DPRD. Jadi, tidak ada tafsir dalam pasal ini,” ungkap M Jafar yang juga mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh tersebut.

Oleh karena itu, sebut dia, jika undang-undang pilkada tersebut diberlakukan, maka tidak ada dasar hukum melaksanakan pemilihan kepala daerah oleh DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota di Aceh.

“Undang-undang sudah jelas mengaturnya. Tidak ada celah hukum memberlakukan pemilihan kepala daerah di Aceh oleh DPRD,” ungkap M Jafar, yang juga Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pertama ini.(Red/Ant)