Penegak Hukum Diminta Lidik Pengadaan Printer di Kankemenag Abdya

32

Sidang / Ilustrasi

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Para kalangan mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta kepada penegak hukum untuk melidik dugaan permainan pada paket Pengadaan printer Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang menyerap anggaran sebesar Rp 86.400.000 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2013 di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Abdya.

Masalahnya, sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) No Kd.01.15/Ks.01.3/1743.a/2013 tanggal 30 September 2013, paket pengerjaan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin printer untuk program Simkah itu telah selesai dilaksanakan pada 2013 dan telah didistribusikan ke sembilan kantor urusan agama (KUA) di Abdya, namun ternyata, 9 unit printer merk Epson tersebut ternyata ada yang tidak bisa digunakan dan disinyalir merupakan barang bekas pakai.

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Abdya, Zulfahmizar kepada wartawan, Kamis (11/9), mendesak aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Blangpidie, untuk menindak lanjuti masalah pengadaan sembilan unit printer yang diduga bekas tersebut dan telah rusak.

“Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu terkait adanya indikasi di Kememag Abdya, kami, mendesak pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Blangpidie untuk melidik persoalan yang terjadi di tubuh Kemenag Abdya,”paparnya.

Menurutnya, jika tidak ada upaya hukum yang dilakukan, tentu kedepan akan membuka ruang gerak kembali bagi orang-orang yang berniat melakukan tidakan-tindakan melawan hukum. “Kalau masalah ini benar seperti di pemberitaan, pihak polisi harus mengusutnya, minimal kedepan para oknum itu memenjarakan niatnya untuk melakukan tidakan yang tidak diharapkan dan merugikan negara itu, ” ujar Zulfahmizar.

Terkait hal itu, Kapolres Abdya, AKBP Eko Budi Susilo, Sik, mengaku, kalau pihaknya tidak menangani kasus tersebut, karena telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blangpidie.

“Setahu saya, kasus ini telah ditangani pihak Kejari Blangpidie, tidak mungkin kalau kasus ini ditangani oleh dua lembaga hukum secara bersamaan. Namun yang jelas kita akan mendukung untuk proses hukumnya agar tindakan yang menyalahi aturan itu tidak dengan mudah ditiru oleh pihak-pihak lain,” ungkap Kapolres.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie, Umar Z SH MH melalui Kasie Pidsus, Adnan Sitepu, SH membenarkan bahwa kasus pengadaan printer Simkah telah ditangani dan saat ini dalam tahap pengumpulan data akurat penunjang penyelidikan.

“Kasus ini sudah kita tangani, dan sekarang sedang dalam tahap pengumpulan data,” sebutnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kepala Kankemenag Abdya, Drs H Arijal, kepada wartawan pada waktu lalu mengaku, anggaran untuk pengadaan sembilan unit printer Simkah itu diperkirakan sekitar Rp 90 juta bersumber dari APBN, yang dikelola langsung oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kankemenag Abdya.

Namun dia membantah dugaan printer tersebut merupakan printer bekas. Printer tersebut rusak memang dari pihak produsen. Pihaknya telah mengembalikan barang tersebut agar diganti dengan yang baru.

“Untuk mengoperasikan printer Simkah tidak sama dengan printer biasa karena harus menggunakan sistem online dan tersambung dengan jaringan internet. Maka dari itu, pegawai di KUA banyak yang tidak mampu menggunakannya karena sampai sekarang kita belum memiliki internet di masing-masing KUA, tapi secara manual bisa,” sebut Arijal yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan tersebut. (Red/Zal)