Pemilihan Wakil Walikota Banda Aceh Rawan Money Politik

oleh
Pemilihan Wakil Walikota Banda Aceh Rawan Money Politik
Pemilihan Wakil Walikota Banda Aceh Rawan Money Politik
Pemilihan Wakil Walikota Banda Aceh Rawan Money Politik

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Pemilihan Wakil Walikota penganti di Kota Banda Aceh dicurigai berpotensi terjadi money politik secara masif dan terencana. Hal tersebut dikatakan, Ketua Badan Pekerja GeRAK Aceh, Askhalani dalam Pers Rilis yang diterima DiliputNews.com, Jum’at (18/7).

“Modus yang kami lihat dari upaya-upaya pihak tertentu yang saat ini gencar melakukan pertemuan-pertemuan tertutup untuk mendukung calon yang diusung sebagai kandidat kuat untuk posisi Wali Kota Banda Aceh,” katanya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kata Askhalani, partai pengusung pada pemilukada 2012 berhak mengajukan calon untuk mendampingi walikota yang sudah definitif, partai yang berhak mengajukan adalah Partai Demokrat, Partai SIRA, Partai PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

“Jika merujuk dari komposisi dan tata cara mekanisme pemilihan maka calon wakil walikota akan ditetapkan melalui sidang paripurna yang akan dipilih secara langsung oleh Anggota DPRK, jika ini dipaksakan pada saat akhir masa jabatan anggota DPRK periode 2009-2014 maka dapat dicurigai bahwa potensi transaksi money politik akan terjadi secara massif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Hasil kajian dan analisa GeRAK Aceh menemukan bahwa jika pemilihan calon Wakil Walikota dipaksakan dilakukan pada periode anggota DPRK sekarang, maka skenario yang terjadi adalah potensi dugaan money politik menjadi salah satu ancaman terbesar dalam pemilihan dan skenario ini terpisah dari upaya-upaya lain seperti dugaan politik transaksional yang juga dipastikan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemilihan calon Wakil Walikota Banda Aceh.

“Kita berharap pelaksanaan pemilihan wakil walikota ini dilakukan pasca habisnya masa kerja anggota DPRK Banda Aceh periode 2009-2014,” pintanya.

Hal itu hanya bisa terlaksana Walikota Banda Aceh Illiza Sa’adudin Djamal dan DPRK saat ini memiliki kesamaan persepi. Walikota untuk tidak gegabah menunjuk wakil Walikota karena pengaruh pihak luar yang akan didorong untuk dipilih oleh DPRK.

“GeRAK Aceh mendesak supaya proses pemilihan Wakil Walikota Banda Aceh dipilih oleh anggota DPRK baru hasil pemilu 2014,” pungkasnya.(Red).