Berdalih Urusan Dinas, Bupati Abdya Sering Diluar Daerah

oleh
Bupati Abdya Sering Diluar Daerah
Bupati Abdya Sering Diluar Daerah
Bupati Abdya Sering Diluar Daerah

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Hampir memasuki dua tahun masa kepemerintahan Bupati Jufri Hasanuddin dalam memimpin Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sejauh ini tak ada dampak perubahan untuk masyarakat kabupaten Abdya, terutama mengenai kesejahteraan rakyatnya.

Ssementara itu, Jufri Hasanuddin sering tidak berada di dalam daerah dengan dalih untuk urusan dinas dan melobi penambahan anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) dan bantuan lainnya, sebab anggaran di daerah ini dinilai tidak cukup maka perlu dicari dana tambahan.

Dari sekian banyaknya perjalanan dinas Bupati Abdya yang berlangsung hampir setiap bulan itu, hingga sekarang belum mampu memperlihatkan perubahan yang signifikan dari hasil kerja kerasnya selama ini di luar daerah, bahkan tindakan Bupati Jufri Hasanuddin yang sering mampir ke wilayah lain itu, hanya dinilai main-main saja dan menghambur-hamburkan uang daerah untuk biaya perjalanan dinasnya beserta rombongan.

Selain itu, kondisi pembangunan kabupaten dengan sembilan kecamatan itu tidak jauh berubah dengan kondisi pada pemerintahan sebelumnya, artinya bisa dikatakan belum perubahan ke arah yang lebih baik serta sejumlah program yang dijalankan terkesan macet ditengah jalan dan hal itu sendiri telah dinilai dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Hal itu mengundang tanda tanya dan menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat Abdya, seperti yang diutarakan oleh tokoh masyarakat kabupaten setempat, Said Marwan Saleh, Jumat (18/7) bahwa hampir dua tahun terakhir kepemerintahan Jufri Hasanuddin selaku Bupati Abdya, belum nampak membuahkan hasil yang mampu memaksimalkan kesejahtreraan masyarakat, kecuali hanya kesejahteraan terhadap individu atau kelompok tertentu saja, padahal tugas seorang bupati adalah untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyat yang dipimpinnya.

“Dari kacamata saya, sebagai orang yang sudah lama hidup di Abdya, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, artinya masyarakat perlu mengambil sikap, jangan membiarkan seenaknya seorang pemerintah memnghambur-hamburkan uang negara hanya untuk kepentingan yang belum jelas maksud tujuannya,” ungkap Said Marwan dengan nada tegas.

Ia juga menilai Bupati Jufri Hasanuddin, lebih banyak membuat kegiatan yang berbau kepentingan pribadi dan menganggap bahwa masyarakat cukup senang dengan apa yang dilakukannya tersebut. Diperkirakan hampir satu minggu sekali spanduk atau baliho di Abdya ini berganti dengan program seremonial belaka, yang justru mengahabiskan uang negara puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta, ditambah lagi Bupati Jufri Hasanuddin sering keluar daerah, yang terkadang menjadi sorotan dimata masyarakat, dalam rangka apakah beliau kesana kemari itu.

“Saya fikir masyarakat tidak peduli dengan hal itu, seharusnya Bupati lebih mengerti dulu kondisi masyarakatnya, lakukan pendekatan secara langsung, sebab mereka butuh kesejahteraan, bukan hanya janji dan omongan belaka tanpa bukti, janganlah korbankan masyarakat demi keiinginan nafsu pribadi atau ambisi yang tidak jelas,” lanjutnya.

Terakhir Said Marwan mencontohkan, setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat Bupati Jufri selalu mengutarakan bahwa visi dan misinya untuk kepentingan rakyat dan itu adalah janji bupati, namun sejauh ini apa yang sudah diberikannya sangat tidak berimbang dengan apa yang diutarakan dalam visi dan misi bupati tersebut.

“Kenapa saya mengatakan masyarakat Abdya belum sejahtera, terbukti, uang dana bantuan sosial yang dicanangkan 100 ribu per bulan untuk kaum fakir miskin saja, hampir beberapa bulan ini juga belum tersalurkan, padahal beliau selalu mengatakan demi kepentingan masyarakat dan proses pengurusannya akan dipercepat,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE AK, ketika ditanyai persoalan bupati sering keluar daerah, mengatakan, bahwa persoalan kepergian Bupati Abdya keluar daerah diluar kapasitas dirinya untuk memberikan tanggapan, sebab menurut Elizar Lizam, seorang kepala keluarga tidak mungkin hanya duduk diam dirumah kalau tidak mencari nafkah di luar.
“Kalau kita berbicara sistem, sejauh bupati keluar daerah untuk kepentingan daerah, saya fikir itu tidak masalah, apakah cukup APBK saja yang digunakan untuk daerah, tidaklah, maka justru dari itu perlu dilakukan lobi keluar daerah,” tuturnya.

Kalau berbicara persoalan kesejahteraan masyarakat, menurut Adun demikian sapaan akrab Elizar Lizam, seharusnya pembantu-pembantu Bupati yang ada didaerah ini harus mengerti tugas pokok, visi dan misi bupati Abdya.

“Ini tugas instansi Dinas, Badan dan Kantor selaku yang menjalankan titah dari Bupati Abdya, terkadang yang duduk dibangku jabatan SKPK tersebut tidak mengerti dan kurang paham dengan keiinginan bupati, apa-apa saja harus lapor ke Bupati, justru ini disebut sikap yang manja,” paparnya.

APBK kali ini lebih banyak berpihak kepada masyarakat, namun sayangnya masyarakat Abdya saat ini banyak yang manja dengan bantuan, hal ini terpicu pasca Tsunami melanda Aceh, sebab dikala itu, bantuan melimpah ruah berkucuran untuk masyarakat Aceh.

“Sebenarnya yang mau berusaha pasti mereka akan kaya, tapi di Abdya saat ini justru dikuasai oleh orang daerah lain, baik dari sektor dagang dan usaha lainnya,” terangnya.

Adun meminta kepada seluruh Instansi SKPK yang ada di Abdya untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, atas nama bantuan yang bersifat langsung maka permudahkanlah prosesnya kalau perlu berikan bantuan untuk semua itu.

“Semoga saja dengan mutasi beberapa waktu lalu, akan memberikan perubahan terhadap kinerja pemerintahan di Abdya, tertutama dalam melayani masyarakat, selanjutnya dinas yang masih kosong harap segera untuk diisi dengan pejabat yang profesional dan tinggi nilai sosialnya,” demikian ujarnya. (Red/Zal)