PN Meulaboh Hukum Perusak Lingkungan

oleh
PN Meulaboh Hukum Perusak Lingkungan
PN Meulaboh Hukum Perusak Lingkungan
PN Meulaboh Hukum Perusak Lingkungan

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh memberikan apresiasi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, yang memutuskan hukuman pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup.

“Kami memberikan apresiasi atas putusan majelis hakim PN Meulaboh, Aceh Barat, terhadap perkara pidana kepada PT Kalista Alam,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh M Nur di Banda Aceh, Selasa 15 Juli 2014.

M Nur menyebutkan, pada persidangan Senin (14/7), majelis hakim PN Meulaboh memutuskan delapan bulan penjara dan denda Rp150 juta subsidair tiga bulan penjara terhadap perkara pidana PT Kalista Alam.

PT Kalista Alam, sebut M Nur, dihukum melakukan tindak pidana membuka lahan perkebunan tanpa izin di hutan gambut rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, hutan gambut itu dibakar untuk dijadikan perkebunan sawit.

Akibat tindakan perusahaan tersebut, lanjut dia, Provinsi Aceh mengalami kerugian terhadap sumber daya alamnya. Kerugian bukan hanya materiil, tetapi juga lingkungan atau ekologis.

“Kerugian ekologis ini berdampak luar biasa kepada sejumlah ekosistem dan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem di kawasan yang dijadikan perkebunan sawit tersebut.

Menurut M Nur, putusan majelis hakim tersebut turut menguatkan putusan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PT Kalista Alam ke PN Meulaboh.

Dalam putusan perdata, majelis hakim memutuskan perusahaan tersebut wajib membayar ganti rugi Rp366 miliar karena terbukti bersalah membakar hutan rawa gambut rawa Tripa yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

“Kebakaran hutan gambut rawa Tripa tersebut mengakibatkan gas yang dikeluarkan saat pembakaran melewati nilai ambang batas, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,” kata M Nur.

Putusan ini, sebut dia, juga berkaitan dengan gugatan Walhi sebelumnya terhadap pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan tersebut. Gugatan itu sendiri sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan putusan itu, pemerintah daerah mengambil alih lahan seluas 1.605 hektare yang berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, untuk dijadikan kawasan konservasi.

“Walhi Aceh mendukung sepenuhnya lahan yang sebelumnya hendak dijadikan perkebunan sawit menjadi kawasan konservasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Nagan Raya,” kata M Nur.(Red/Ant)