Kodam IM Siapkan 6 Batalyon Amankan Pilpres

oleh
Kodam IM Siapkan 6 Batalyon Amankan Pilpres
Kodam IM Siapkan 6 Batalyon Amankan Pilpres

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda Provinsi Aceh menyiagakan personel sebanyak enam batalyon sebagai cadangan pengamanan Pemilu Presiden 2014.

“Selain satuan-satuan yang sudah disiapkan untuk perbantuan pengamanan pemilu presiden, kami juga menyiagakan enam satuan setingkat batalyon,” kata Kepala Staf Kodam IM Brigadir Jenderal TNI Purwadi Mukson di Banda Aceh, Senin 7 Juli 2014.

Menurut dia, prajurit TNI di enam batalyon itu akan ditugaskan apabila perkembangan situasi yang tidak terkendali. Pola pengamanannya tetap berupa perbantuan pada kepolisian.

Jenderal berbintang satu tersebut menegaskan, pengamanan dari TNI hanya sifatnya perbantuan. Pengamanan pemilu presiden ini semua dikomandoi oleh kepolisian.

Untuk perbantuan pengamanan ini, kata dia, Kodam IM menyiapkan 2.100 personel yang tergabung dalam 64 Satuan Setingkat Peleton (SST). Mereka akan disisipkan 16 Komando Distrik Militer atau Kodim di jajaran Kodam Iskandar Muda.

Satuan setingkat peleton tersebut, lanjut dia, akan mendukung pengamanan pemilu presiden yang dilakukan 21 Polisi Resor (Polres) di seluruh Provinsi Aceh.

“Seluruh personel TNI yang terlibat merupakan prajurit organik Kodam Iskandar Muda. Mereka akan diturunkan jika kepolisian memerlukan perbantuan pengamanan,” kata Brigjen TNI Purwadi Mukson.

Perbantuan pengamanan ini, sebut dia, semata-mata dilakukan untuk memberi jaminan keamanan agar masyarakat bisa dengan leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan atau intimidasi pihak tidak bertanggung jawab.

“Sedangkan situasi Aceh menjelang pemilu presiden sangat kondusif. Kami berharap situasi ini tetap terjaga saat pemungutan suara dan selanjut. Kami juga berharap pemilu presiden ini tidak membuat masyarakat Aceh tidak terpecah belah. Siapa pun yang terpilih adalah presiden kita semua,” katanya.

Menyangkut dengan independensi TNI, ia menegaskan komitmen TNI adalah netral. TNI tidak terlibat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Yang memilih adalah istri dan para keluarga yang bukan anggota TNI.

“Ini selalu kami sampaikan kepada anggota. Jika ada anggota yang mendukung pasangan capres dan cawapres, maka akan diproses sesuai aturan yang belaku. TNI akan berikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggarannya,” kata Brigjen TNI Purwadi Mukson.(Red/Ant)