PNS Aceh Dihimbau Gunakan Hak Pilih

oleh
Wacana Penundaan Pengumuman Pilpres Menyesatkan
PNS Aceh Dihimbau Gunakan Hak Pilih
PNS Aceh Dihimbau Gunakan Hak Pilih

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Pemerintah Aceh mengimbau para pegawai negeri sipil atau PNS khususnya agar menggunakan hak pilih sebaik-baiknya pada Pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

“Untuk menyukseskan pemungutan suara pada Pilpres ini maka kami mengimbau kepada abdi negara (PNS) khususnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat.

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan hari libur kerja pada 9 Juli 2014. Hari libur ini juga mempedomani Keputusan Presiden Nomor 24/2014 tentang penetapan hari pemungutan Pilpres.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-HM Jusuf Kalla.

Melalui surat bernomor 270/27345, katanya maka Gubernur Aceh juga telah meminta kepada para bupati/walikota, staf Ahli gubernur, para asisten, kepala biro Sekda Aceh, dan jajaran SKPA, Kakanwil Kementerian/non Kementerian dan pimpinan BUMN/BUMD wilayah Aceh untuk menyukseskan Pilpres.

“Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur juga mengharapkan penetapan libur nasional, 9 Huli 2014 bisa segera diinformasikan kepada jajarannya masing-masing,” kata Murthalamuddin.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Pilpres guna memilih kepemimpinan nasional mendatang.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Aceh Fauziah menyebutkan, jumlah pemilih tetap Pilpres di daerahnya mencapai 3.330.719 orang.

Namun, kata dia, bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam pilpres itu masih bisa mendaftarkan diri dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB. Cara mendaftar dengan membawa KTP ke tempat pemungutan suara atau TPS.

“TPS yang dituju harus sesuai domisili yang tertera di KTP. Jadi, TPS tidak boleh berbeda dengan alamat tinggal. Jumlah DPKTB ini juga harus memperhitungkan ketersediaan surat suara di TPS tersebut,” kata Fauziah.(Red/Ant)