MK Putuskan Caleg PPP Gugur Jadi DPRK Abdya

oleh
MK Putuskan Caleg PPP Gugur Jadi DPRK Abdya
MK Putuskan Caleg PPP Gugur Jadi DPRK Abdya
MK Putuskan Caleg PPP Gugur Jadi DPRK Abdya

BLANGPIDIE | Diliputnews.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah menetapkan adanya perubahan perolehan kursi legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, pasca dikeluarkannya hasil perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) melalui putusan Makamah Kontitusi (MK) Nomor 05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan surat KPU RI nomor 1333/KPU/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Penetapan itu disampaikan Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH dalam rapat Pleno, Jum’at (4/7) yang berlangsung di Ruang Ketua KIP setempat, dihadiri para komisioner KIP Abdya, Hasbi, Said Maskur, Ketua Paswaslu Abdya, Fachrul Ridha Yusuf, Ketua DPC PBB, Syamsul Bahri, Sekretaris PPP, Hermansyah SH, Sekretaris KIP Abdya, Hardi Yuzar dan sejumlah staf sekretariat KIP lainnya.

Perubahan perolehan kursi tersebut disebabkan karena MK dalam putusannya mengabulkan gugatan PBB terhadap KIP Abdya, yang membuat Mohd Ali caleg dari PPP pada daerah pemilihan satu (dapil 1) meliputi, Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, gugur menjadi anggota Dewan Abdya, dan posisinya digantikan oleh caleg dari PBB dengan dapil yang sama

Sebelumnya, pada bulan Mei 2014 lalu, KIP Abdya telah mengumumkan melalui rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi untuk dapil 1 sebanyak tujuh kursi yang didalamnya termasuk caleg dari PPP dengan perolehan suara 1.197 atas nama Mohd Ali nomor urut 1.

Akan hal itu, DPC PBB Abdya melakukan gugatan ke MK dengan alasan perolehan jumlah suara sama dengan PPP yaitu 1.197 suara terdapat kekeliruan dalam proses penghitungannya.

Setelah melalui berbagai prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga dilakukan tahapan pengecekan ulang, diperoleh jumlah suara sebenarnya untuk caleg PBB dapil 1 atas nama Saiful Asmadi nomor urut 4 adalah 1.203 suara, artinya melebihi dari jumlah suara caleg PPP dapil 1 yang sudah ditetapkan tersebut.

Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH didampingi komisioner lainnya, Hasbi dan Said Maskur menyebutkan, dalam surat bersifat kilat yang dilayangkan KIP Aceh, memerintahkan kepada KIP Abdya untuk melaksanakan rapat pleno tentang penetapan perolehan suara PBB untuk pemilihan anggota DPRK Abdya dari dapil 1.

KIP Aceh juga meminta kepada KIP Abdya untuk mengkoordinasikan tentang penetapan itu dengan Panwaslu dan Parpol perserta Pemilu daerah setempat dan segera melaporkan hasil pelaksanaan putusan MK tersebut pada saat itu juga setelah selesai melakukan perubahan dan penetapan perolehan suara.

“Dalam putusan MK ditetapkan bahwa perolehan suara PBB untuk dapil 1 yang benar adalah 1.203 bukan 1.197 atas nama Saiful Asmadi caleg PBB nomor urut 4 dari dapil 1 wilayah Babahrot dan Kuala Batee ditetapkan sebagai caleg terpilih berdasarkan putusan MK tanggal 27 Juni 2014 dan menyatakan bahwa Mohd.Ali nomor urut 1 caleg dari PPP gugur sebagai caleg terpilih untuk DPRK Abdya dari dapil 1,” terangnya.

Putusan MK Ditolak PPP
Dalam rapat pleno yang berlangsung di Sekretariat KIP Abdya itu, sempat terjadi perdebatan antara Hermansyah selaku Sekretaris DPC PPP Abdya dengan Komisioner KIP Abdya, dimana Hermansyah menolak hasil putusan MK tersebut, dengan alasan bahwa pihaknya menilai tidak ada pemberitahuan tentang gugatan pihak PBB terhadap perolehan kursi DPRK PPP ke MK.

“Kami menolak putusan itu, karena sebelumnya kami tidak diberitahukan tentang gugatan pihak PBB, seharusnya yang digugat itu KIP kenapa kursi kami yang gugur,” ungkapnya dengan nada lantang sambil menunjuk ke arah Komisoner KIP.

Menurutnya, kalau DPC PPP Abdya sebelumnya diberitahu akan adanya gugatan itu, pihaknya juga siap melaporkan hal yang sama, sebab pihaknya juga mengaku bahwa hasil perolehan suara PPP tidak akurat dan disinyalir terjadi kesalahan didalam penghitungan.

“Apapun alasannya, kami dari PPP tetap menolak hasil putusan MK dan KIP Abdya tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sebab tidak ada pembelaan sedikit pun dan kalau pun ada, itu hanya seadanya saja,” cetus dengan nada kecewa sembari meninggalkan ruangan rapat.

Sementara itu Ketua DPC PBB Abdya, Syamsul Bahri mengaku, semua hasil putusan dari MK itu adalah mutlak dan sah di mata hukum, sebab gugatan yang dilakukan DPC PBB Abdya ke MK telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku serta dilengkapi dengan bukti-bukti otentik.

“Gugatan yang kita lakukan telah sesuai dengan aturan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga MK mengabulkan gugatan itu dan menetapkan jumlah suara yang sebenarnya untuk caleg PBB dapil 1. Jadi tidak ada yang salah dalam keputusan ini, sebab semuanya berdasarkan aturan,” tandasnya. (Red/Zal)