Kabupaten Abdya Terhutang Pajak 1,5 M Lebih

oleh
Kabupaten Abdya Terhutang Pajak 1,5 M Lebih
Kabupaten Abdya Terhutang Pajak 1,5 M Lebih
Kabupaten Abdya Terhutang Pajak 1,5 M Lebih

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Dalam Tahun 2014 ini, pajak terhutang Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) senilai 1,5 milyar rupiah. Maka dari itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Abdya menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada sembilan Camat di Kabupaten Abdya, Senin (26/5/2014) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dispenda setempat.

Kepala Dispenda Abdya Nyak Seh SH dalam laporannya menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dari 11 jenis pajak daerah, yang menjadi wewenang Kabupaten/kota adalah Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk dikelola oleh daerah.

Sesuai dengan arahan Bupati Abdya, penyetoran pajak dapat dilakukan pada 3 perbankan yang ada di Abdya, diantaranya Bank Aceh, Bank BRI dan BNI. “Untuk pengambilan surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB, masyarakat dapat mengambilnya di kantor Dispenda setempat, setelah menunjukkan bukti surat tanda terima setoran (STTS) dari salah satu Bank dimaksud,” sebutnya.

Dikatakan Nyak Seh, dari daftar jumlah SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Abdya ditarget 50.238 wajib pajak (WP), dengan perincian untuk Kecamatan Lembah Sabil jumlah 2.034 WP, Kecamatan Manggeng 3.092 WP, Kecamatan Tangan-Tangan 7.374 WP, Kecamatan Setia 2.309 WP, Kecamatan Blangpidie 8.380 WP, Kecamatan Susoh 7.312 WP, Kecamatan Jeumpa 4.655 WP, Kecamatan Kuala Batee 11.322 WP dan Kecamatan Babahrot 2.945 WP. Sedangkan untuk pajak terhutang berjumlah Rp. 1.534.889.496.

“Target kita dalam tahun 2014 ini pajak terhutang itu dapat dilunasi. Satu milyar merupakan target keseluran PBB untuk tahun 2014 ini. Jadi, masyarakat dan wajib pajak dapat segera melunasinya sebelum jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2014, kalau sudah lewat waktunya, maka akan didenda 2 persen perbulan dari SPPT terhutang,” demikian tuturnya.

Sementara itu mewakili Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Setdakab Abdya Drs Thamren menyampaikan, untuk tahun 2014 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku PBB P2 untuk Abdya telah mengelolanya menjadi pajak daerah (PAD). PBB P2 yang selama ini menjadi sumber pendapatan pusat dikembalikanm ke daerah melalui dana bagi hasil (DBH) pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka dengan lahirnya undang-undang ini, PBB P2 akan menjadi objek pajak baru dalam struktur PAD kabupaten Abdya.

Namun dibalik itu semua, terdapat peluang yang mesti dimanfaatkan segera karena dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan lebih meningkatkan PAD, sehingga tujuan untuk menjadikan pajak daerah sebagai andalan dalam pembangunan akan tercapai. Selain itu, tugas disemua lini juga harus dikoreksi dan dievaluasi, dengan demikian capaian kinerja dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sebesar satu milyar rupiah terhadap 50.238 objek target pajak dapat terealisasi dengan baik.

“Diharapkan setiap lapisan masyarakat akan memahami arti pentingnya membayar pajak, karena disamping kewajiban, pajak juga merupakan hak setiap orang/badan yang manfaatnya nanti akan dinikmati dalam bentuk pembangunan di Abdya tentunya,” sebut Thamren

Khususnya kepada para Camat, tambah Thamren, agar segera mengintruksikan kepada para keuchik gampong untuk mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB P2 mulai tahun ini dan tahun-tahun mendatang. “Karena saudara dan keuchik adalah pemegang kunci berhasil atau tidaknya pengelolaan PBB P2 ditingkat kecamatan wilayah tugas saudara masing-masing,” singkatnya.

Penyerahan SPPT-PBB P2 secara simbolik dilakukan oleh Asisten Ekobang Drs Thamren kepada Adnan selaku Camat Kota Blangpidie dan disaksikan oleh Plh Kepala Kantor KPP Pratama Tapaktuan, Dodik Krido Rahardjo, termasuk para perwakilan dari Perbankan setempat. (Red/Zal)