Pangdam Harapkan Pilpres di Aceh Secara Proporsional

oleh
Pangdam Harapkan Pilpres di Aceh Secara Proporsional
Pangdam Harapkan Pilpres di Aceh Secara Proporsional
Pangdam Harapkan Pilpres di Aceh Secara Proporsional

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Pangdam Iskandar Muda Mayjen Pandu Wibowo mengharapkan  Pemilu presiden pada 9 Juli 2014 agar dilaksanakan secara proporsional dan demokratis , sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

“Pilpres mendatang hendaknya dilaksanakan secara proporsional dan demokratis,” kata Pangdam pada sosialisasi kebijakan politik Pemerintah Aceh Angkatan II tahun 2014 di Gedung Pemuda Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Sabtu (3/5).

Pangdam menyatakan, Pemilu legislatif 2014 berawal telah menoreh tinta hitam dalam kehidupan politik berdemokrasi di Indonesia, karena menjelang pesta demokrasi diawali trik politik yang kurang sehat dengan adanya pembunuhan, intimidasi, kekerasan, penculikan, penganiayaan, pembakaran dan sebagainya, sehingga kejadian tersebut mencederai demokratisasi.

Meskipun Pemilu legislatif telah menghasilkan pemimpin pilihan rakyat yang dipilih secara langsung dan demokratis, akan tetapi data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS)  April 2014 menunjukkan indeks demokrasi Aceh terburuk se-Indonesia.

Dikatakan, selama tiga tahun terakhir, mulai 2010 hingga 2012, indeks dimaksud terus menurun. Kondisi tersebut ikut memengaruhi tertarik tidaknya investor menanamkan modalnya di Aceh, meski konflik bersenjata sudah berakhir sejak  Agustus 2005.

Dibanding dengan Papua dan Papua Barat sekalipun yang masih ada separatisnya, indeks demokrasi Aceh ternyata lebih buruk. Indeks demokrasinya pada tahun 2010  65,36, tapi berkurang menjadi 55,54 pada tahun 2011. Tahun 2012, turun lagi ke angka 54,02.

“Mestinya hal itu menjadi kepedulian kita semua. Pada tahun-tahun mendatang kita harapkan indeks demokrasi Aceh bisa lebih baik, sehingga investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Aceh,” harap Pangdam.

Pangdam juga menyatakan, fenomena kompetitif demi kekuasaan dan kepentingan partai  tertentu saja perlu disempurnakan yaitu menyeimbangkan kepentingan partai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai, sehingga pada gilirannya kehadiran partai benar-benar milik rakyat.

Pada bagian lain, Pangdam Pandu Wibowo juga berharap agar qanun yang telah ada, walaupun belum mengakomadasikan kepentingan masyarakat banyak, harus disosialisasikan ke seluruh masyarakat Aceh, melalui diskusi, semiloka, penataran, yang pada gilirannya hal ini dapat disempurnakan sesuai dengan kehendak masyarakat, dan sosialisasi sampai akar rumput.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Nasir Zalba menyatakan, tahun 2014, pihaknya merencanakan melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti ini hingga 18 angkatan di beberapa wilayah Aceh yang bekerjasama dengan Program Magister Manajemen Unsyiah.

Jadi, pada dasarnya kerjasama dengan Program Magister Manajemen hari ini dapat dikatakan sebagai “launching” perdana.

Ia mengatakan, dalam program sosialisasi seperti ini memang selalu dibantu oleh para akademisi, khususnya dari Unsyiah, sebagaimana yang sudah dilakukan dalam kegiataan sejenis pada tahun 2013.

Topik dari pembahasan sosialisasi ini sedikit banyak sangat berkaitan dengan masa depan ekonomi Aceh, khususnya pada saat membicarakan prospek ekonomi dalam kerangka otonomi khusus, sebagaimana diatur di dalam UU No.11/2006 atau Undang-undang Pemerintah Aceh.

“Kami ingin memberikan penghargaan kepada komunitas intelektual kampus, bahwa sudah seyogianya setiap program yang dikerjakan oleh unsur pemerintahan Aceh, memiliki landasan konseptual yang terukur dan rasional, sehingga apa yang kami kerjakan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik, dan dapat dipertanggungjawabkan konsepnya,” katanya.(Red/Ant)