Pembahasan Bendera Aceh Kembali Di Perpanjang

oleh
Pembahasan Bendera Aceh Kembali Di Perpanjang
Pembahasan Bendera Aceh Kembali Di Perpanjang
Pembahasan Bendera Aceh Kembali Di Perpanjang

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Masa tenang pembahasan terkait penggunaan simbol dan lambang bendera Aceh kembali diperpanjang untuk kelima kalinya karena belum ditemukan kesepakatan penuh antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, usai bertemu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu (16/4), mengatakan keputusan untuk memperpanjang masa tenang (cooling down) tersebut diambil sembari membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah (PP) dan rancangan peraturan presiden (Perpres).

“‘Cooling down’ diperpanjang lagi selama dua bulan ke depan. Selama yang lain belum tuntas 100 persen, kami akan membicarakannya di sana (Aceh),” kata Zaini Abdullah di Gedung Kemendagri.

Dia mengatakan masih ada 21 pasal yang belum mencapai kesepakatan selama pembahasan dua rancangan PP dan satu rancangan perpres tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggunaan simbol dan lambang bendera daerah akan dilakukan setelah dicapai kesepakatan tentang rancangan tersebut.

“Kalau yang lain itu sudah beres dan sudah dibicarakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), maka baru kita membicarakan soal bendera,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan pembahasan mengenai penyempurnaan bendera Aceh diharapkan dapat mulai dilakukan satu bulan ke depan, setelah proses administrasi rancangan PP dan rancangan perpres tersebut selesai.

“Kalau sudah selesai(pembahasannya), kami akan memproses administrasinya, ini kurang dari sebulan mudah-mudahan bisa jadi. Kalau kami sudah memproses rancangan PP dan rancangan Perpres, mereka (Pemerintah Aceh) akan melakukan penyempurnaan,” kata Djohermansyah ketika ditemui secara terpisah.

Dia mengatakan pihak tim Pemerintah Aceh sudah menyiapkan alternatif lain mengenai lambang dan simbol bendera, sehingga diharapkan kebijaksanaan dari para pejabat di Aceh untuk tidak menggunakan simbol bendera yang menyerupai simbol gerakan separatis.

“Kami berharap supaya tidak perlu mengingat-ingat yang lama, maka diperlukan langkah bijaksana dari pejabat-pejabat di sana,” ujar guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut.(Red/Ant)