MPR RI Dengar Pendapat Umum Revitalisasi Nilai Pancasila di UTU

oleh
Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS (tengah), Wakil Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Aceh, Jehalim Bangun, SH (Kiri) dan Wakil Dekan I Fisip Universitas Negeri Teuku Umar Meulaboh, Muhammad Idris, M.Pd saat memberikan materi pada acara Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rangka Pembangunan Karakter Bangsa, di Aula kampus tersebut, Jumat 4 April 2014.
Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS (tengah), Wakil Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Aceh, Jehalim Bangun, SH (Kiri) dan Wakil Dekan I Fisip Universitas Negeri Teuku Umar Meulaboh, Muhammad Idris, M.Pd saat memberikan materi pada acara Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rangka Pembangunan Karakter Bangsa, di Aula kampus tersebut, Jumat 4 April 2014.

MEULABOH | DiliputNews.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menggelar dengar pendapat umum tentang revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam rangka pembangunan karakter bangsa di Universitas Negeri Teuku Umar Meulaboh, Jumat 4 April 2014.

Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS tersebut merupakan rangkaian kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka sistem kajian ketatanegaraan Indonesia yang mengkaji lebih dalam mengenai tujuh isu pokok aspirasi masyarakat sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain Farhan Hamid, acara tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Publik Aceh, Jehalim Bangun, SH dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Teuku Umar Meulaboh, Muhammad Idiris, M.Pd dari kalangan akademisi.

Menurut Ahmad Farhan Hamid, ketujuh isu pokok adalah  pertama penataan ketatanegaraan Indonesia melaluji perubahan UUD NRI 1945. Kedua reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Ketiga pembentukan badan pengkajian dan pemesyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, status hukum ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia. Kelima, evaluasi pembentukan UU sebagai amanat UUD RI 1945. Keenam revitalisasi nilai2 pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan ketujuh akuntabilitas publik kinerja lembaga negara.

“Dari kegiatan dengar pendapat ini kami memiliki harapan dan sekaligus dapat mengapresiasikan setiap ide, pemikiran, sumbangan dan saran, maupun dukungan yang muncul dari kalangan sivitas akademika Universitas Negeri Teuku Umar Meulaboh terhadap upaya kita bersama dalam mengkaji lebih dalam terhadap tujuh isu pokok aspirasi masyarakat sistem ketatanegaraan Indonesia,” ungkap Farhan.

Lebih lanjut Farhan mengungkapkan, revitalisasi pancasila adalah salah satu upaya untuk mengembalikan kepada asal nilai segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai pancasila adalah bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari adat-istiadat dan budaya yang berekar dari kemajukan seluruh komponen banggsa Indonesia.

“Pada hakikatnya pancasila adalah nilainya bukan simbolnya, karena subtansi nilai akan muncul setelah setiap individu melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari- hari,” katanya.

Wakil Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Publik Aceh, Jehalim Bangun, SH berpendapat, bahwa untuk membangun karakter bangsa Indonesia hari ini, pendidikan pancasila harus dimulai dari usia dini.

“Selain itu juga didukung dengan keteladanan dari pemimpin, dukungan dari semua pihak dan memperhatikan kearifan lokal,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Idris, M.Pd mengungkapkan, pancasila hari ini sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan tak memiliki arah yang jelas. Untuk itu ia mengharapkan, MPR RI dalam melakukan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus menempuh dengan berbagai pendekatan-            pendekatan.

“Diantaranya, pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, imtegratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara,” ungkapnya. [Red]