Bupati Abdya Lantik Puluhan Keuchik Non Definitif

oleh
Bupati Abdya Lantik Puluhan Keuchik Non Definitif
Bupati Abdya Lantik Puluhan Keuchik Non Definitif
Bupati Abdya Lantik Puluhan Keuchik Non Definitif

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melantik 55 pelaksana jabatan (Pj) Kepala Desa (Keuchik) dari 91 Pj Keuchik yang telah ditetapkan untuk mengisi kekosongan di Gampong dengan masa tugas satu tahun, sebab belum ada surat edaran dari menteri dalam negeri (Mendagri) tentang pemilihan Keuchik secara definitif.

Serah terima jabatan (Setijab) yang berlangsung di halaman depan Pendopo Bupati setempat, Selasa (25/3/2014) itu, dihadiri Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, mewakili Kapolres Abdya Kompol Efendi, Asisten I Setdakab Abdya Mac Rivai, Asisten  II Drs Thamrin, Asisten III Bustaman SE, Kepala BP,PM dan KS Abdya Rabi’atul Adawiyah, Para Kepala SKPK, Para Camat dan Para Pj Keuchik yang dilantik.

Bupati Jufri Hasanuddin, dalam amanatnya, menyampaikan, Keuchik merupakan pejabat yang memiliki akses langsung terhadap masyarakat, bukan presiden, gubernur atau yang lainnya. “Keucik adalah panutan bagi masyarakat, bila bertindak seperti gaya koboy (preman), maka akan jadi preman pula masyarakatnya,” ujarnya.

Dikatakan Jufri, jabatan adalah sebuah pengabdian bukan sebuah kekuasaan. Pengabdian dari kata abdi yaitu posisi yang sangat rendah. “Jadi pengabdian itu pelayanan terhadap masyarakat, dan itu merupakan tugas utama bupati dan gubernur, apalagi keuchik, itu memang sudah tanggung jawab dia sepenuhnya,” tuturnya.

Dijelaskannya, Keuchik adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten atau kota, tingkatnya beda tetapi tujuannya sama, yaitu meyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik. “Masa berakhir keuchik hampir serentak, yaitu sekitar bulan Maret 2015, dan ini perlu dipahami oleh kita bersama, pergunakan jabatan itu demi masyarakat,” tambah Jufri.

Disamping itu, Jufri juga menyampaikan, bahwa tahun ini adalah Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang merupakan hajat besar nasional yang perlu diselenggarakan secara bersih jujur dan adil.

“Keterlibatan pemilihan Keuchik saat ini adalah pelaksana jabatan  bukan definitif, ini kita lakukan menurut surat edaran Menteri tahun 2013, bahwa di tahun 2014 tidak boleh dilaksanakan pemilihan kepala desa selama tahun 2014 sampai dengan selesai Pilpres 2015 nanti,” jelas Jufri.

Keuchik yang dipilih pada tahun 2013 lalu, terang Jufri, tidak bisa dilantik di tahun 2014, karena pemilihan merupakan bagian dari pelantikan, jadi yang kemaren seperti kejadian di Kecamatan Manggeng itu resmi gugur.

“Jadi nanti setelah Pilpres akan diadakan pemilihan Keuchik lagi, biarpun yang terpilih adalah orang yang sama, karena ini berdasarkan hukum dari kementerian sehingga surat dari bupati atau walikota maupun gubernur tidak berlaku,” demikian tuturnya. (Red/Zal)