Alat Keamanan Harus Netral Dalam Pemilu 2014

oleh
Alat Keamanan Harus Netral Dalam Pemilu 2014
Alat Keamanan Harus Netral Dalam Pemilu 2014
Alat Keamanan Harus Netral Dalam Pemilu 2014

BANDA ACEH | DiliputNews.com – aktor keamanan seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara yang bersifat struktural-Komando, dianggap memiliki nilai-nilain profesional, ketika mampu membuat garis demarkasi (pembatas-red) dengan dunia politik. Sebab, politik bukanlah dunia mereka. Sebagai alat pertahanan dan keamanan, tugas ketiga lembaga tersebut berada di luar ring politik.

Urusan politik yang bersandar pada rasionalitas dan keberagaman, menjadi ranahnya sipil. Demikian pernyataan Aryos Nivada, salah seorang pembicara utama dalam diskusi dan deklarasi netralitas aktor keamanan, Jumat (14/3/2014) di Lingka Kupi, Darussalam.

“Ranah TNI, Polri, dan BIN, ranahnya di pertahanan dan keamanan. Mereka akan dianggap profesional, bila mampu menjaga garis batas dengan dunia politik. Kalau tidak mampu, mereka tetap dianggap tidak profesional dan bernafsu masuk kemana saja. Urusan politik adalah ranahnya sipil,” ujar Aryos, yang merupakan pengamat politik dan keamanan.

Dalam kesempatan itu Aryos juga menambahkan, pada pemilu-pemilu sebelumnya, aktor keamanan dinilai tidak profesional dalam artian, mereka tidak netral. Hal ini ditenggarai, karena adanya keinginan dari mereka untuk mengambil untung dari pesta demokrasi yang diselenggarakan.

Hal ini tentu menciderai semangat reformasi 1998. Lahirnya demokrasi pasca lengsernya Soeharto, seharusnya menjadi pijakan bagi institusi manapun, untuk tetap patuh dan berada pada koridor kerja masing-masing yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Kondisi ini, bukan berarti hendak melahirkan jurang antara sipil dan aktor keamanan. Namun lebih kepada memberikan tupoksi masing-masing, agar jelas dalam melaksanakan tugas.

“Peletakan kembali nilai-nilai demokrasi, bukan berarti hendak melahirkan jurang antara sipil dan aktor keamanan. Namun lebih kepada upaya untuk melahirkan profesionalisme yang sejati terhadap setiap institusi yang ada,” imbuhnya.

Yarmen Dinamika, pembicara lainnya, mengatakan untuk melahirkan pemilu yang jujur serta alat kemanan yang netral, peran media tentu tidak bisa dinafikan kehadirannya. Sebab, bila media tidak aktif mengawal proses itu, maka tidak akan ada yang tahu, netral atau tidaknya intitusi keamanan dalam pemilu.

Pengalaman menunjukkan, ketika media dikekang oleh kekuasaan, penyalahgunaan kekuatan keamanan terjadi di depan mata, tanpa bisa diprotes oleh siapapun. Sehingga pemilu yang sejatinya hendak melahirkan pemimpin yang dicintai rakyat, telah berubah fungsi menjadi ajang penistaan terhadap kesucian demokrasi itu sendiri.

Direktur Aceh Institute (AI) Chairul Fahmi, dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan, fungsi masyarakat sipil (OMS/CSO) tidak juga bisa dinafikan kekuatannya dalam upaya melahirkan pemilu yang kredibel. Bahkan, dalam sejarah perpolitikan tanah air, masyarakat sipil adalah komponen yang selalu berada dibalik gerakan menggoyang kekuasaan yang telah menjadi menara gading.

Menurut Fahmi, kekuatan CSO/OMS, adalah modal bagi Aceh dan nasional, sebagai kekuatan penyeimbang dalam upaya mengkampanyekan pesta demokrasi yang jujur, adil dan bebas intimidasi.

Kekuatan masyarakat sipil, selalu saja berbarengan dengan kekuatan pers. Tanpa pers atau media, segala upaya gerakan oerjuangan yang dibangun, akan menjadi sia-sia. Untuk itu, CSO dan pers adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisah. Tanpa kehadiran keduanya, mustahil sebuah kerja-kerja untuk kuatnya demokrasi bisa dilakukan.

Selain itu, berbagai kekerasan yang terjadi selama ini, khususnya yang terkait dengan politik, harus diungkap secara tuntas oleh pihak keamanan. Karena kalau hal ini dibiarkan maka akan melahirkan berbagai asumsi tentang ketidakmampuan polisi atau asumsi lain, polisi membiarkan kekerasan politik ini terus terjadi. Kemudian, kalau kekerasan ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan terjadi aksi balas dendam, dan aksi kekerasan akan semakin melebar.

Sebagai catatan, deklarasi netralitas aktor keamanan ini, merupakan bentuk partisipasi elemen sipil secara nasional, yang sebelumnya sudah dideklarasikan di Jakarta beberapa waktu yang lalu dimulai di Deklarasi Pokja Pemantauan Netralitas Aktor Keamanan oleh Kontras, Imparsial, dan element sipil lainnya.(Red/Ril)