KPK Didesak Usut Korupsi Berjamaah di Subussalam

oleh
KPK Ilustrasi
KPK Ilustrasi
KPK Ilustrasi

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut indikasi korupsi berjamaah di Pemerintah Kota (Pemkot) Subulussalam, Banda Aceh.

Desakan tersebut disuarakan puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur di Banda Aceh, Senin.

Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa berupaya masuk Kantor Gubernur Aceh. Namun, upaya itu dihadang puluhan personel Satpol PP yang berbaris di teras utama Kantor Gubernur.

Ali Akbar, koordinator aksi, dalam orasinya mengatakan, kolusi, korupsi, dan nepotisme terjadi secara besar-besaran di Pemkot Subulussalam. Korupsi ini dilakukan secara berjamaah.

Akibat korupsi ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah hampir setiap tahun mengalami defisit. Kondisi ini tentu berdampak kepada perekonomian masyarakat, kata dia.

“Karena itu, kami menuntut Gubernur Aceh memberikan peluang sebesar-besarnya kepada KPK untuk membongkar korupsi berjamaah, terutama adanya mafia anggaran di Pemkot Subulussalam,” kata dia.

Kecuali indikasi korupsi berjamaah dan mafia anggaran, Ali Akbar meminta Kapolda Aceh memerintahkan jajarannya membongkar korupsi di sektor kehutanan di Kota Subulussalam.

“Indikasi korupsinya adalah penggunaan izin hak guna lahan. Indikasi korupsi ini diduga dilakukan aparatur pemerintahan di Pemkot Subulussalam,” ungkap Ali Akbar.

Selain mendesak KPK, massa mahasiswa juga mendesak Gubernur Aceh mengganti pelaksana harian Wali Kota Subulussalam yang selama ini dijabat Damhuri kepada orang lain.

“Pergantian pelaksana harian wali kota ini untuk menciptakan independensi pemerintah kota dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Sebab, istri pelaksana harian Wali Kota Subulussalam Damhuri merupakan calon legislatif,” kata dia.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Gubernur Aceh menjumpai mereka. Namun, seorang pejabat di Kantor Gubernur Aceh yang menjumpai pengunjuk rasa menyatakan Gubernur Aceh sedang dinas di luar daerah.

“Bapak Gubernur tidak ada di tempat. Aspirasi yang kalian akan kami sampaikan kepada beliau,” kata pejabat Kantor Gubernur tersebut.

Usai mendengarkan penjelasan tersebut, mahasiswa menghentikan unjuk rasanya. Mereka kemudian duduk di lantai teras utama Kantor Gubernur Aceh dengan pengawalan ketat Satpol PP dan sejumlah polisi.(Red/Ant)