21 Anggota DPR Aceh Dilaporkan Ke Kejati

oleh
21 Anggota DPR Aceh dilaporkan ke Kejati
21 Anggota DPR Aceh dilaporkan ke Kejati

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, akan melaporkan 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2004 – 2009 yang belum melunasi dana Tunjangan Komunikatif Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BOP) ke Kejaksaann Tinggi (Kejati) Aceh.

“Masih ada 21 mantan anggota DPR Aceh Periode 2004 -2009 yang belum melunasi dana tersebut, dan saat ini masih ada juga beberapa anggota dewan tersebut yang saat ini masih duduk di DPRA,” kata Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Muchtar kepada wartawan dalam konferensi pers, Kamis (6/3/2014) di Warkop Ring Road Banda Aceh.

21 mantan Anggota DPR Aceh tersebut, kata Agusta Muchtar belum sedikit pun membayar uang TKI dan BOP, sehingga ini membuktikan bahwa Wakil Rakyat tersebut tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

“Kalau memang mereka tidak melunasi uang tersebut, maka apabila ada anggota dewan tersebut yang akan naik kembali sebagai Calon Legislatif (Caleg), maka kami berharap kepada masyarakat agar tidak memilih orang-orang seperti itu, Kami akan segera melaporkan kasus ini ke Kejati Aceh,” jelasnya.

Dari 69 anggota DPR Aceh, tambah Agusta hanya 18 orang yang sudah betul-betul sudah melunasi uang TKI, sedangkan 30 orang lainnya masih dalam pembayaran (Cicil).

“Akibat belum dibayarkan uang tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp 40 milyar lebih, dan kejaksaan harus segera menindak lanjuti kasus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum LSM Aceh, Roy Fahlevi mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejatii) untuk segera menangani kasus tunggakan dana TKI, penyelesain harus dilakukan secara tuntas sebagai upaya dalam memberantas korupsi Aceh.

“Kejaksaan Aceh dulu sudah berjanji akan menindaklanjuti kasus ini, tapi sampai sekarang tidak ditindak lanjuti, Kejaksaan Aceh harus disalahkan dalam kasus ini, karena itu merupakan perintah dari Kejaksaan Agung,” katanya.

AJMI dan Forum LSM Aceh, Jelas Roy Fahlevi siap membantu Kejaksaan Tinggi Aceh terutama memberikan seluruh data yang dimiliki untuk dapat dijadikan landasan awal dalam penyidikan kasus penunggakan dana TKI.

“Karena saat ini masih ada anggota dewan yang belum melunasi dana tersebut dan kebali mencalonkan diri dalam pemilu 2014, Kami juga mengajak masyarakat untuk selektif dalam memilih calon anggota DPRA untuk tahun pemilu 2014 ini, karena apabila ada anggota dewan tidak mengembalikan uang tersebut adalah mereka yang tidak mendidik dan memberi pembelajaaran kepada publik, dan mereka pantas diberikan sanksi oleh publik sendiri,” tegasnya.

Dana TKI, jelas Roy setiap bulannya diberikan untuk setiap anggota dewan mencapai Rp 9 juta dan setiap tahun mendapatkan Rp 103 juta.

“Kalau BPO setiap bulan, Pimpinan DPRA mendapatkan Rp 18 juta, setiap tahun mendapatkan Rp 216 juta sedangkan Wakil Ketua setiap bulan mendapatkan Rp 9,6 juta dan setiap tahun mendapatkan Rp 115,2 juta,” tambahnya.(Red/Fz)