Kesultanan Larang Ala Prancis Di Aceh Barat

oleh
Kesultanan Larang Ala Prancis Di Aceh Barat
Kesultanan Larang Ala Prancis Di Aceh Barat
Kesultanan Larang Ala Prancis Di Aceh Barat

MEULABOH | DiliputNews.com – Kesultanan Darul Aman Padang Makmue (DPP-KDAPM, melarang hidangan ala prancis di Kabupaten Aceh Barat, karena sarat dengan budaya barat.

“Cara menghidang ala prancis, itu bukan adat kita. Kalau kebudayaan kita, menghidangkan melalui talam, supaya suasana silaturrahmi lebih tercipta,” kata Ketua pelaksana Harian Kamaruddin Bin T. Chik Nyak Umar, kemarin, di Rumoh Aceh, jalan Pasantren, Desa Peulante, Kecamatan Bubon, Aceh Barat.

Ia menilai, ada beberapa hal yang harus dikembalikan kepada gaya lama terdahulu, seperti cara meminang, mengadakan pesta, ritual turun mandi anak, dan lain-lainnya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga adat ini, harus melalui keputusan Sultan Zulqarnaini atau lebih akrab disapa masyarakat Bumi Teuku Umar dengan sebutan Abu Muda. Namun, Sultan Zulqarnaini mendapat bantuan telaah dari enam orang dewan penasehat.

DPP-KDAPM ini, mulai digagaskan kalangan pencinta adat sejak tahun 2011 lalu. Dalam tiga tahun terakhir, DPP-KDAPM memulai aktif kalangan anggotanya untuk membiasakan melakukan segala kegiatan, sesuai tatanan budaya adat Aceh tempo dahulu.

Secara musyawarah, komunitas pencinta adat Aceh ini, , menetapkan Zulqarnaini Bin Habib Usman Nurul Fauzi sebagai Sultan Darul Aman Padang Makmue. Ketua pelaksana Harian Kamaruddin Bin T. Chik Nyak Umar (Kerabat Cut Nyak Dhien), Sekretaris Marjuli Bin Sulaiman, Bendahara Aiyup Bin AbdulJalil.

Namun, komunitas tersebut, mulai dinyatakan resmi di Provinsi Aceh, pada 16 Desember 2013 lalu. Setelah mendapat persetujuan Gubernur Aceh, melalui Kepala Kesbangpol dan Linmas Nasir Zalba SE, dengan keterangan surat terdaftar Nomor : 00-11-00/0077/XII/2013.

Pendaftaran lembanga tersebut pada Kesbangpol dan Linmas Aceh, tercatat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan batas berlaku rekomendasi tersebut, sampai Tanggal 16 Desember 2018 mendatang.

Sambutan positif dari sejumlah daerah di Aceh, membuat perwakilan lembaga adat ini, telah terbentuk pada delapan Kabupaten/Kota di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Pidie, Linge Aceh Tengah, Aceh Utara, Nagan Raya, Abdya, dan Kepulauan Simeulue.

Dalam ideologinya, KDAPM akan melestarikan adat dan istiadat historis Aceh ke tengah masyarakat, dengan merujuk kebudayaan tempo dahulu, sejak masa kejayaan kerajaan Iskandar Muda di Aceh.

”Gaya hidup dan pergaulan masyarakat kita, telah terkontaminasi dengan budaya barat. makanya secara perlahan-lahan kami mengaak masyarakat Aceh dengan kebudayaan leluhurnya,” tutur Kamaruddin Bin T. Chik Nyak Umar, lagi.

Dalam menjalankan rutinitas kelestarian adat Aceh, DPP-KDAPM di Aceh Barat, memperoleh bantuan sekitar 200 laskar berasal dari setiap desa se-Bumi Teuku Umar.(Red/I’nda).