Malik Mahmud: Keistimewaan Aceh Bisa Hilang

oleh
Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar
Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar
Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan keistimewaan atau kekhususan Aceh bisa hilang jika pranata sosial tidak lagi berfungsi.

“Akan sirnanya status keistimewaan atau kekhususan Aceh jika para pranata sosial lokal tidak lagi berfungsi dan secara pelan-pelan akan hilang kalau kita tidak menjaga bersama,” katanya di Banda Aceh, Kamis 22 Agustus 2013.

Dicontohkan, pranata sosial lokal Aceh seperti imum mukim, imum chik, keuchik gampong, tuha peut, tuha lapan, imum meunasah, keujerun blang, panglima laot, pawang gle dan peutua seuneubok.

“Kalau nilai-nilai lokal itu diabaikan maka generasi kedepan nantinya tidak lagi mengenal peradaban Aceh yang sesungguhnya,” kata Malik Mahmud menjelaskan disela-sela pembukaan musyawarah pemangku kepentingan Aceh.

Oleh karena itu, untuk menjaga semua pranata sosial lokal Aceh merupakan tanggangjawab seluruh pemangku kepentingan di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

Untuk itu, mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut menilai tujuan dari musyawarah (meudrah) itu sebagai langkah pertama bagi kebangkitan peradaban Aceh seperti yang telah dilakukan orang-orang terdahulu.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat Aceh dalam merumuskan gagasan-gagasan dalam membangun pranata peradaban Aceh ini. Kita harus menjadikan nilai-nilai lokal sebagai sumber utamanya,” katanya menambahkan.

Malik Mahmud juga mengharapkan keragaman budaya, tamadun dan adat istiadat dari berbagai etnis yang mendiami Aceh sudah seharusnya menjadi sumber utama dalam penyusunan kembali pranata sosial tersebut.

Perdamaian Aceh terjalin setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah dengan pihak GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.(Red/Ant)