Persoalan Bendera Aceh Segera Diputuskan

oleh
Pengibaran Bendera Aceh Tanpa Suara Adzan
Pengibaran Bendera Aceh Tanpa Suara Adzan
Pengibaran Bendera Aceh Tanpa Suara Adzan

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh M Jafar SH MHum berharap persoalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh agar segera diputuskan sehingga Pemerintah Aceh bisa melaksanakan agenda lainnya yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Saya rasa persoalan Qanun Lambang dan Bendera Aceh ini harus segera diputuskan, jangan terlalu lama, karena akan menghabiskan energi dan waktu, sehingga masalah yang lainnya akan terbengkalai,” katanya di Banda Aceh, Selasa (13/08).

Dikatakannya, bila dlihat dari aspek politik, juridis, dan sosial sudah tidak ada masalah, maka persoalan lambang dan bendera Aceh itu segera diputuskan. Menurut dia, bila terus dilakukan penundaan, maka di lapangan akan timbul konflik, karena banyak orang yang salah menafsirkan, sehingga timbul kelompok yang anti dan yang mendukung.

Ia menilai, secara hukum tidak ada proses verifikasi qanun yang sampai mengalami penundaan berbulan-bulan lamanya.Dikatakannya, bila persoalan ini terlalu lama, maka selain menghabiskan energi yang banyak, juga akan mengganggu kinerja pemerintahan Aceh.

“Bagi Pemerintah Pusat tidak masalah, tapi bagi Pemerintah Aceh yaitu legislatif dan eksekutif akan sangat menganggu, terutama untuk menyusun regulasi lainnya dan pelaksanaan pembangunan,” kata Jafar yang juga mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu.

Oleh karenanya, ia berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat bisa menyelasaikan masalah ini, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan lancar. Sembelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta semua pihak, baik pemerintah pusat maupun Gubernur dan DPR Aceh, mengoptimalkan masa perpanjangan pembahasan rancangan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (keppres) dan pembahasan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 dan agar tidak diulur-ulur lagi.

Mendagri minta kepada Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tanribali Lamo untuk menjadwalkan tahapan-tahapan pembahasan itu. Ia berharap berharap dua bulan itu bisa selesai. (Red/Ant )