Pemerintah Aceh Diminta Jangan Sibuk Urusi Bendera

oleh
Pengibaran Bendera Aceh Tanpa Suara Adzan
Bendera Aceh
Bendera Aceh

JAKARTA | DiliputNews.cm – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk fokus pada program penyejahteraan rakyat setempat daripada berkutat pada hal-hal politis yang tertuang dalam qanun.

“Masyarakat umumnya di sana menginginkan soal kesejahteraan mereka, bukan soal emblem, lambang, atau simbol daerah,” kata Mendagri saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2013.

Dia mengatakan berbagai polemik politis, seperti tuntutan-tuntutan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

Dia menceritakan saat dia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk yang sama dengan Aceh namun anggaran sebanyak empat kali lebih banyak, seharusnya masyarakatnya lebih cepat makmur.

“Saat saya jadi gubernur, penduduk 5,5 juta APBD Rp3,8 triliun. Ini Aceh dengan penduduk 3,5 juta dengan APBD Rp12 triliun mestinya lebih cepat makmur. Habis energi kalau terus menerus (terfokus) soal bendera,” kata dia.

Terkait kinerja pemerintah daerah (pemda) yang belum maksimal dalam menunjukkan kinerja dan penyerapan anggaran daerah, dia mengatakan Pemerintah tidak bisa lebih jauh mengevaluasi hal tersebut.

“Kami tidak bisa masuk, sejak otonomi diberlakukan. Kalau sekarang hanya formalitas saja, kami hanya bisa mengumumkan ranking (peringkat),” tambahnya.

Perkembangan pembahasan evaluasi Qanun (perda) Nomor 3 Tahun 2013 hingga saat ini masih bergulir, di antaranya mengenai pemberlakuan peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) dan penggunaan bendera daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan dua perpres dan satu keppres terkait pemerintahan Aceh.

Namun hingga kini, dari ketiga poin penting tersebut persoalan bendera masih menjadi polemik yang belum terselesaikan.

Terakhir, pembahasan penggunaan simbol dan lambang bendera daerah diperpanjang hingga 15 Oktober dan pada saat peringatan perjanjian Helsinki 15 Agustus Pemerintah dan Pemda Aceh sepakat untuk tidak mengibarkan bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka).(Red/Ant)