Penyesuaian Harga Refleksi Harga BBM

oleh
Penyesuaian Harga Refleksi Harga BBM
Penyesuaian Harga Refleksi Harga BBM
Penyesuaian Harga Refleksi Harga BBM

Refleksi kenaikan harga BBM sebelum diumumkan di hari Sabtu, 22 Juni 2013, reaksi pasar terhadap kenaikan harga- harga sembilan bahan makanan pokok (sembako) langsung spontan naik secara drastis, sebagai contoh semula harga ikan segar gembung Rp 22.500,- per kg naik menjadi Rp 28.000,- per kg, harga telur semula Rp 850 per butir, naik menjadi Rp 1.100 per butir demikian pula setelah diumumkan naiknya harga BBM, kesemua harga mengalami penyesuaian untuk menaik dari mulai ongkos sudaco, ongkos bus, pesawat, sembako (pemantauan harga ikan segar gembung Rp 35.000 per kg. dan harga telur Rp 1.250 per butir), harga barang-barang elektronik, industri manufaktur dan hampir semua harga secara ekonomis mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan kenaikan harga BBM.

Harga-harga yang ditetapkan oleh produsen secara spontan dilakukan tanpa didasarkan atas penetapan harga secara administrasi, dan bukan pula melalui mekanisme pasar. : dalam arti : apabila jumlah produk berlebih, maka permintaan menaik, demikian pula penawaran akan berkurang, maka harga akan turun, dan secara berangsur-angsur produsen melakukan persediaan, sebaliknya apabila jumlah barang berkurang, maka permintaan menurun dengan penawaran menaik akan berakibat harga akan naik, maka produsen berusaha melepas harga komoditas ke pasar, guna untuk mencari keuntungan. Sebaliknya dengan ditetapkannya harga BBM oleh pemerintah, maka harga yang berlaku tidak saja ditetapkan secara administrasi, juga tidak pula dapat ditelusuri dengan mekanisme pasar, namun para produsen meletakkan harga sesuka hatinya, terutama barang-barang tertentu.

Kondisi kenaikan harga BBM yang berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, kadang kala menimbulkan konflik, misalkan : untuk pengangkutan umum seperti : metro mini, angkot dan sudaco. Sesungguhnya pihak Assosiasi Pengangkutan (organda) segera cepat untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM ini dengan menyesuaikan harga tarif pengangkutan berdasarkan jarak tempuh yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan tertentu, apabila kebijakan ini tidak cepat dilakukan, maka sering terlihat di angkot, sudaco dan metro mini terjadi perselisihan pendapat antara si penumpang dengan si supir yang sedang menagih ongkos yang ditetapkan seenaknya saja oleh si supir, dengan kondisi seperti ini si penumpang merasa dirugikan sehingga terjadi konflik seketika, bila ini terus berlanjut, maka ketenangan untuk menggunakan pengangkutan fasilitas umum pengangkutan juga tidak dapat lagi ditemukan, akibat dari kenaikan harga BBM ini.

Operasi Pasar

Untuk harga komoditas sembako, sesungguhnya instansi yang terkait (Dinas Perdagangan) sesungguhnya harus melakukan operasi pasar secepatnya yang dapat dievaluasi dan dimonitor perkembangan harga, ketika dilakukan operasi pasar, maka sebaiknya Dinas Perdagangan mempunyai kreatifitas dalam menentukan harga yang optimal, sebagai patokan harga pasar (ceiling price) yang menjadi patokan harga di pasar, dengan diumumkan melalui radio serta selebaran informasi kepada konsumen atau pengguna, sehingga Badan urusan Logistik ( Bulog), Dinas Perdagangan dan Dinas Informasi Komunikasi dapat bersinergi, untuk melakukan pemantauan harga ini, sehingga harga tersebut dapat dijadikan sebagai patokan harga, sehingga konsumen dan pengguna tidak merasa dirugikan.

Walaupun ciri-ciri pasar sembako tergolong ke dalam pasar persaingan sempurna, dengan ditandai oleh : 1. produsen bertindak sebagai pengambil harga (price taker), 2. bentuk barang homogen, 3, jumlah penjual dan pembeli banyak di pasar, 4. produsen bebas ke luar masuk pasar. Ciri-ciri pasar seperti ini tidak dapat membantu konsumen dan pengguna secara lebih cepat, oleh karena keseimbangan harga yang diambil antar produsen sangat bervariasi, dengan selisih margin yang kecil, sehingga merepotkan dan membuat konsumen capek untuk mengambil keputusan harga. Oleh sebab itu diperlukan intervensi instansi yang terkait, untuk melakukan operasi pasar, sehingga para konsumen dan produsen terlindungi dari kenaikan harga BBM ini

Penyesuaian harga-harga semua komoditas, termasuk barang-barang (tangible goods) dan jasa-jasa (intangible goods) dirasa sangat diperlukan untuk dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam agar konsumen dan pengguna tidak merasa dirugikan, demikian pula para produsen tidak mengeluarkan biaya yang maksimal, sehingga mempunyai taksiran keuntungan yang sepadan dari kenaikan harga BBM. Apabila kebijakan ini tidak dilakukan oleh seluruh stakeholders yang terkait, maka terjadi ekonomi yang stagnan, dan akan dapat merusak mekanisme pasar. Oleh sebab itu diperlukan intervensi pemerintah untuk melakukan koordinasi yang berkelanjutan.

Demikian juga perkembangan harga faktor-faktor produksi, yang harus bertambah sejalan dengan kenaikan harga BBM, bila tidak, maka keseimbangan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen terjadi kepincangan satu sama lain, dan akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Sebagai contoh : Upah Minimum Provinsi, (UMP) sesungguhnya istilah ini tidak disukai oleh penulis, akan tetapi terminologi ini selalu digunakan untuk kompensasi upah tenaga kerja dengan nol tahun pengalaman, juga harus dinaikkan UMPnya, apabila tidak maka daya beli masyarakat terhadap barang-barang dan jasa-jasa, juga tidak dapat melakukan konsumsi yang optimal, sehingga akan bermuara demonstrasi-demonstrasi yang merugikan secara nasional

Umumnya kenaikan upah dan gaji ini sangat kurang dapat diantisipasi oleh pemerintah kepada stakeholders yang terkait, hal ini dapat diketahui bahwa kenaikan upah dan gaji di suatu perusahaan, yayasan sangatlah jarang terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mempunyai hak otonomi daerah, sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, diharapkan bekerjasama dengan instansi yang terkait (Dinas Tenaga Kerja) harus mampu mengantisipasi kenaikan upah dan gaji yang harus diberlakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu jika para perusahaan, yayasan yang tidak memperhatikan kenaikan upah dan gaji para karyawannya sebaiknya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan tekanan, berupa pencabutan izin, sebagaimana yang dilakukan Jokowi (Gubernur yang menjadi idola masyarakat di DKI Jakarta) akan rumah sakit yang mengklaim kartu kesehatan warga

Dari aspek sewa lahan (land rent) dengan kenaikan harga BBM, otomatis akan memberi refleksi terhadap peningkatan harga sewa lahan, meskipun harga sewa lahan ini sangat ditentukan dari keberlakuan harga setempat, namun secara teoritis harga sewa lahan juga bergantung dengan teori Ricardo, yang disebut dengan Ricardo Theory yang menjelaskan bahwa sewa lahan itu sangat ditentukan dari 1. kesuburan lahan, 2. tata letak lahan yang bersangkutan, 3. kebijakan tata ruang yang berhubungan dengan lahan yang bersangkutan, dalam arti : apabila lahannya subur, maka sewa lahan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan lahan yang tidak subur.

Demikian pula lahan yang dekat ke kota sewa lahannya jauh lebih mahal, bila posisi lahan jauh dari perkotaan, demikian pula peruntukan lahan juga menentukan tentang harga lahan yang bersangkutan.

Pada aspek faktor produksi modal, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Sentral (BI) di dalam menentukan kebijakan-kebijakan moneter, menyangkut tentang suku bunga bank (interest rate), penekanan laju inflasi (naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa secara terus menerus), serta bagaimanakah menciptakan iklim investasi yang menyejukkan para investor.

Kenaikan harga BBM berimbas pula terhadap kebijakan moneter yang dilakukan, sebagai contoh : Misalkan BI melakukan kebijakan uang ketat (tight money policy), dengan meninggikan suku bunga pinjaman, maka akan mengurangi laju investasi, oleh karena itu kebijakan moneter ini harus dijaga, agar penyesuaian kenaikan harga BBM tidak memberikan luka terhadap kondisi ekonomi daerah. ***

OLEH : Ir. Gustami Harahap., MP.
Staf Ahli/Pengajar Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Medan Area, Medan.