Penerima BLSM Amburadul, Keuchik Datangi DPRK Banda Aceh

oleh
Keuchik Datangi DRPK Banda Aceh
Keuchik Datangi DRPK Banda Aceh
Keuchik Datangi DRPK Banda Aceh

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Data penerima Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) di Banda Aceh masih simpang siur, Kamis (27/6) Sejumlah Geuchik melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Yudi Kurnia.

Para Geuchik yang melakukan audiensi ke DPRK tersebut diterima lansung oleh ketua DPRK, Yudi Kurnia. Sejumlah Geuchik yang melakukan delegasi tersebut diantaranya, Syarifuddin Adi (Keuchik Peunayoeng) Razali Chaidir (Keuchik Kuta Raja), Halih Saing (Keuchik Kuta Baru), Rahmad (Keuchik Laksana) dan Alta Zaini (Keuchik Lampulo).

Keuchik Lampuloe, Alta Zaini, mengaku, bahwa laporan terhadap data penerima BLSM di Banda Aceh masih simpang siur. Pasalnya, data yang diserahkan oleh kantor pos dan giro tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada pada masing masing keuchik.

“Data sementara penduduk miskin di Kota Banda Aceh, dari 90 gampong dalam 9 kecamatan yang mendapatkan BLSM hanya 6.160 rumah tangga miskin, berbeda dengan data yang diserahkan oleh kantor pos” jelas Alta Zaini di hadapan Ketua DPRK.

Atla Zaini yang juga Ketua Asosiasi Keuchik Kuta Alam (Asokulam) menjelaskan, di Gampong Lampulo yang terdata 310 rumah tangga miskin, sedangkan yang masuk dalam daftar penerima BLSM hanya 135 orang. “Ini jauh berbeda dengan data di gampong,” lanjutnya.

Masih menurut Alta Zaini, sampai hari ini bantuan BLSM masih di kantor pos dan giro. “Memang mereka ada yang datang ke gampong untuk mengantarkan surat pemberitahuan bahwa ada jatah BLSM untuk rumah tangga miskin, karena mereka tidak tahu alamat rumah maka titip di kantor geuchik, dan ini jadi masalah besar bagi masing masing geuchik, pasalnya, data yang diserahkan tidak sesuai dengan data di kantor geuchik,” lanjutnya.

Hal yang sama juga diutarakan Halih Saing, geuchik Kota Baru. Ia mengaku selama ini pendataan belum merata. “Banyak juga yang non muslim seperti etnis Tionghoa di Peunayong yang miskin belum terdata. Kami minta satu kejelasan pihak pemerintah langkah apa yang harus kami lakukan?” tanya Halih Saing.

Sementara Keuchik Laksana, Rahmad meminta sebelum BLSM disalurkan perlu didata kembali secara ril penerima dana BLSM. “Apa lagi di Banda Aceh banyak pendatang, dan itu juga perlu didata dengan benar,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia mengatakan akan memanggil semua lembaga dan dinas terkait untuk memaksimalkan pendataan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Baitul Mal, dan lembaga lainnya. “Saya akan koordinasi lembaga dan badan terkait bersama eksekutif untuk penyesuaian dan pemutakhiran data dari mereka dengan data dari desa,” kata Yudi Kurnia.

Yudi Kurnia mengaku, perbedaan data seperti itu sangat riskan dan harus segera dicari solusinya. “Banda Aceh memang berbeda dengan daerah lain. Sistem pendataan pemerintah masih menggunakan data dari BPS. Di Kota Banda Aceh rata rata rumah penduduk tidak dikatagori warga miskin karena rumah bantuan BRR pasca tsunami lalu. Ini juga akan dipecahkan dengan lembaga maupun dinas terkait,” jelasnya.

Untuk penyaluran dana BLSM, Yudi Kurni berjanji akan diusahakan secepatnya setelah prores pendataan sudah benar. “Apalagi hampir menjelang Pemilu, dan ini akan simpang siur bila tidak disesuaikan,” pungkasnya.