Kajati Aceh Didesak Usut Tuntas Kasus Rumah BRR Simeulue

oleh
Bantuan Rumah BRR Simeulue | Ilustrasi
Bantuan Rumah BRR Simeulue | Ilustrasi
Bantuan Rumah BRR Simeulue | Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews.com – Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menindaklanjuti pengusutan dugaan korupsi proyek pembanguan 950 unit rumah korban gempa dan tsunami yang dikerjakan oleh PT. Haruman Putra Wira (HPW) senilai Rp. 57 Milyar, di Kabupaten Simeulue.

Sebelumnya Kejati Aceh pada tahun 2012 lalu sudah memproses kasus tersebut dan sudah masuk pada tahap penyelidikan. Pada kasus tersebut ditemukan dugaan korupsi mencapai 10,9 Milliar. “Pada November 2012 Kejati Aceh telah menyatakan ada indikasi penyimpangan yang dilakukan bersama-sama antara pihak rekanan dengan pejabat di Satker BRR BPPK Simeulue, dengan kerugian Negara mencapai 10,9 Milliyar,” ungkap Koordinator SuAK Aceh, Neta Firdaus melalui Press realise yang diterima DiliputNews.com, Selasa (25/6).

Neta menceritakan, pada tahun anggaran 2007 BRR Aceh – Nias menganggarkan dana sebesar Rp. 57.550.000.000,- untuk pembangunan 950 unit rumah korban gempa dan tsunami di Kabupaten Simeulue. Proyek tersebut dibagi dalam dua paket, yakni paket I sebanyak 485 unit rumah dengan pagu anggaran Rp. 29,75 Milliar dan paket II sebanyak 465 unit rumah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27,8 Milliar.

Neta menyebutkan, awal penyimpangan terjadi pada saat proses tender, kedua paket proyek tersebut dimenangkan oleh satu perusahaan, yakni PT HPW dengan nilai penawaran paket I sebesar RP. 27. 634.478.000,- dan paket II sebesar Rp. 26.494.912.000,- atau dengan total seluruhnya Rp. 54.129.390.000,-. “Seharusnya perusahaan tersebut tidak bisa dijadikan pemenang karena penawaran yang dilakukan tidak sesuai dengan desainnya tapi malah dimenang oleh panitia lelang,” ujar Neta.

Lebih lanjut, Neta mengaku, pada saat itu Kejati Aceh sudah menetapkan kontraktor pelaksana sebagai tersangka dan sudah memeriksa empat orang saksi yakni Mantan Satker BRR Bantuan Pembangunan Perumahan Kembali (BPPK) Simeulue inisial Dod, Al mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kini PNS pada Setdakab Simeuleu, dan Fikrianto, mantan satuan tugas (satgas) yang kini PNS Dinas PU Simeuleu dan Abd, mantan team tekhnis Satker BRR BPPK Simeulue yang kini PNS pada Bappeda Simeulue.

“Yang anehnya, pihak yang di duga bersalah tersebut malah sekarang mendapatkan posisi yang lebih baik dan berpeluang mengulang praktek korupsi, bagitu juga kontraktor pelaksana proyek sampai saat ini belum ditahan,” akuinya.

Dari proses yang dilakukan oleh Kejati Aceh, dugaan penyimpangan pada proyek tersebut terjadi karena adanya addendum kembali kontrak proyek dan penambahan biaya pengadaan barang sebesar 10.586.378.558,-, sehingga setelah andendum pagu anggaran anggaran menjadi paket I sebesar Rp. 29.096.234.558,- dan paket II sebesar Rp. 27.896.389.119.28,-.

Di katakana Neta, berdasarkan bukti tersebut, tim jaksa Kejati menetapkan 8 (delapan) orang dinyatakan yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan proyek pembangunan rumah BRR di Simeuleu, yaitu Kepala Satker BRR BPPK Simeulue Ir Sai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket I Al ST, PPK Paket II Fik ST, M Ak selaku direktur PT BRCC sebagai konsultan pengawas paket I, dan Ir Nar selaku direktur PT DBPC sebagai pengawas paket II, Zen (tim teknis untuk paket I), Abd (tim teknis paket II), dan Kel selaku ketua panitia tender, dan Ir Ant selaku pelaksana pekerjaan PT HPW.

“Kita mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera menindaklanjuti pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan 950 unit korban gempa dan tsunami di Kabupaten Simeulue senilai Rp.57 Milyar dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp.10,9 Milyar,” pungkas Neta.