Paripurna Komisioner KIP Aceh Barat Molor

oleh
KIP Aceh
Paripurna Komisioner KIP Aceh Barat Molor
Paripurna Komisioner KIP Aceh Barat Molor

MEULABOH | DiliputNews.com – Paripurna lima anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat periode 2013-2018 masih molor, pasalnya hingga saat ini pimpinan DPRK Aceh Barat belum melakukan paripurna terhadap lima anggota Komisioner tersebut.

Anggota Komisi A DPRK Aceh Barat, Ridwan.MA, Senin (24/6) kepada DiliputNews.com mengaku, Komisi A yang diberikan mandat pembentukan anggota KIP, sudah memplenokan 5 orang anggota Komisioner untuk di paripurnakan oleh pimpinan DPRK Aceh Barat.

“Tugas dari pada komisi A sudah selesai, kita sudah melakukan semua tahapannya, mulai dari pembentukan tim independen untuk menyaring calon komisioner KIP, kemudian komisi A juga sudah melakukan Fit and Proper Ters terhadap 15 nama calon komisioner yang di ajukan oleh tim independen dan sudah memplenokan 5 nama anggota komisioner untuk di paripurnakan,” jelas Ridwan.

Rizwan menilai, keterlambatan tersebut dikarenakan sampai hari ini pimpinan DPRK Aceh Barat belum melakukan paripurna terhadap 5 nama Anggota komisioner yang sudah ditetapkan.

Dikatakan Ridwan, seharusnya paripurna tersebut sudah dilakukan jauh sebelum 20 juni 2013, karena Surat Keputusan (SK) Komisioner KIP pertanggal 20 juni 2013 dan pelantikannya akan dilakukan pada 2 juli 2013 mendatang.

“Dari komisi A kepada Pimpinan DPRK sudah 10 hari dan kita sudah menargetkan pada tanggal 17 juni 2013 sudah mengantarkan SK ke Jakarta,” ujarnya

Ia juga mengungkapkan, jika waktu paripurna terus dimolorkan, yang rugi Aceh Barat, dikarenakan tugas komisioner KIP bukan hanya melaksanakan pemilu legislative, tapi juga pemilihan presiden dan pemilihan kepada daerah.

Yang perlu diketahui, sebagaimana yang kami sebutkan tadi pembentukan komioner KIP itu mutlak wewenang Komisi A. Secara tahapan dan aturan, apa yang sudah dilakukan oleh komisi A tidak keluar dari koridor yang dimandatkan,” ujar Rizwan menegaskan.

Menurutnya, sebagian kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh sudah melakukan paripurna dan komisioner KIP sudah memilih ketua untuk melanjutkan tugas politik sebagai penyelenggaran pemilu di daerah.

“Kita mendesak ketua dewan untuk segara melakukan paripurna, karena tugas kami tim penyaring sudah tuntas agar tidak terus tertunda dan merugikan daerah,” katanya.