Persentase Tinggi Kelulusan UN 2013 Diragukan

oleh
Kelulusan UN 2013
Kelulusan UN 2013
Kelulusan UN 2013

Tingkat kelulusan yang tinggi dalam Ujian Nasional (UN) tidak merupakan indikator keberhasilan atau peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun tingkat kelulusan SLTA dan Sekolah Kejuruan tahun 2013 sangat tinggi (99,48 persen dan 99,95 persen), tidak masuk akal jika dikatakan bahwa pelaksanaan UN tahun 2013 berlangsung dengan baik.

Di tengah fakta bahwa UN tahun ini ditandai dengan berbagai kekacauan seperti penundaan ujian di 11 provinsi akibat keterlambatan distribusi logistik UN serta kerusakan dan pemotokopian materi soal, tidak mungkin pelaksanaan UN tahun 2013 berhasil apalagi berkualitas. Tingkat kelulusan yang tinggi merupakan angka belaka dan belum tentu merupakan hasil yang objektif tanpa adanya investigasi tentang bagaimana UN dilakukan.

Dengan bertambahnya jenis soal dan meningkatnya tingkat kesulitan UN, persentase kelulusan yang mencapai angka hampir 100 persen patut diragukan. Tidak logis, tingkat kelulusan siswa di luar kabupaten/kota dan kecamatan yang tingkat ekonomi keluarganya memprihatinkan, yang tidak mempunyai buku pelajaran, yang hanya mempunyai satu atau dua guru, yang tidak pernah membaca surat kabar dan mengakses internet, dan yang ruangan kelasnya terancam rubuh, mencapai hampir 100 persen.

Di ibukota provinsi dan kabupaten pun tingkat kelulusan hampir 100 persen masih diragukan karena di kota-kota juga banyak siswa yang keluarganya miskin dan banyak sekolah yang mempunyai standar sangat minimal.

Kebocoran dan Rekayasa

Atas dasar itu, pencapaian angka tersebut perlu diteliti. Hipotesis yang dapat dikemukakan atas tingginya angka kelulusan adalah adanya kebocoran soal ujian atau jawaban, bantuan guru, dan rekayasa untuk membentuk opini bahwa UN berhasil meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Akibat ketidaksiapan sebagian besar sekolah dan siswa di Indonesia menghadapi UN yang pelaksanaannya dipaksakan secara universal dan akibat dijadikannya UN sebagai standar kelulusan, hipotesis tersebut layak dianggap benar.

Karena ketidaksiapan atau ketakutan siswa dan para pemangku kepentingan lainnya, pihak-pihak tertentu di Kementerian Pendidikan yang mempunyai akses pada UN serta pihak percetakan dan distributor mendapat ruang untuk membocorkan soal atau jawaban soal ujian untuk memperoleh keuntungan finansial.

Dugaan kebocoran mengemuka dari tahun ke tahun, tetapi langkah perbaikan tidak pernah dilakukan dan dugaan kebocoran tahun 2013 pun terus berlangsung. Meskipun aparatur kepolisian dilibatkan dalam mendeteksi dan mencegah kebocoran, langkah tersebut tidak efektif karena tidak menyentuh dugaan sumber utama kebocoran yakni Kementerian Pendidikan dan mitra-mitranya.

Atas alasan seperti disebutkan di atas, di samping kebocoran, bantuan guru menjawab soal sangat mungkin. Para guru yang mengetahui bahwa murid-muridnya kurang siap dan takut menghadapi UN, memberikan jawaban kepada para siswa. Untuk tujuan inilah para murid dan guru bertemu satu atau dua jam sebelum UN dimulai.

Praktek ini sangat manusiawi, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang kondisi pendidikannya sangat memprihatinkan, sehingga para guru dan murid tidak bisa disalahkan. Pihak sekolah mungkin mengetahui hal itu tetapi membiarkannya karena ingin membantu murid-muridnya dan menghindarkan citra buruk sekolah jika banyak atau ada muridnya yang tidak lulus UN.

Pada suatu waktu, praktek kecurangan dalam pelaksanaan UN akan disepakati bersama (konvensional) dan berlangsung secara terbuka karena semua pihak akan saling memahami keadaan. Jika hal ini terjadi, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebobrokan pendidikan yang merupakan pilar utama penopang bangsa.

Rekayasa dalam penentuan persentase kelulusan yang setiap tahun meningkat kecuali tahun 2013 dibanding tahun 2012 diprediksi terjadi untuk menangkis protes publik terhadap pemaksaan pelaksanaan UN dan untuk menunjukkan kesan seolah-olah pelaksanaan UN telah semakin baik.

Terkait UN tahun 2013, rekayasa seperti itu sangat mungkin dilakukan untuk menepis kekhawatiran bahwa penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi, kerusakan soal dan pemotokopian soal akan menimbulkan depresi di kalangan siswa sehingga mempengaruhi secara negatif kemampuan para siswa untuk menjawab soal.

Dengan adanya penundaan tersebut, banyak pihak mendesak Mendikbud agar meniadakan UN di kesebelas provinsi tersebut atau meluluskan semua murid di daerah-daerah itu. Komisi DPR yang membidangi pendidikan membentuk satuan tugas untuk meneliti penundaan pelaksanaan UN dan berbagai LSM mendesak KPK agar menyelidiki proses tender pencetakan logistik UN serta mendesak Mendikbud Nuh untuk mundur dari jabatannya.

Tanpa adanya rangkain masalah seperti itu pun, depresi menjelang pelaksanaan UN setiap tahun terjadi apalagi dalam kondisi UN tahun 2013. Patut dipertanyakan apakah angka kelulusan yang hampir 100 persen di 11 provinsi tadi sah atau merupakan hasil rekayasa untuk menunjukkan kepada publik bahwa keterlambatan distribusi logistik UN dan rangkaian masalah yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap persentase kelulusan.

Apakah masuk akal kertas jawaban yang rusak atau difotokopi dapat dibaca oleh scanner ? Apakah mungkin peningkatan depresi para murid tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menjawab soal-soal UN? Karena penundaan terjadi selama beberapa hari, berbagai rekayasa dapat dilakukan seperti pembagian jawaban soal kepada para murid melalui Dinas Pendidikan dan sekolah.

Rekomendasi

Jika hipotesis di atas benar, berarti bangsa Indonesia menghabiskan dana sekitar Rp 650 milyar rupiah untuk pelaksanaan UN 2013 saja walaupun UN tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia dan dilakukan demi mewujudkan konsep semu dan kepentingan segelintir anak bangsa. Untuk apa menghabiskan ratusan milayar rupiah untuk mengukur kemampuan lulusan sekolah melalui UN yang jawabannya sudah diketahui? Bukankah uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk beasiswa masyarakat miskin, memperbaiki tempat belajar yang terancam runtuh, dan menambah jumlah guru di pedesaan?

UN sudah dilaksanakan selama hampir 10 tahun menyusul diberlakukannya Undang Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun setiap tahun selalu timbul masalah-masalah besar dalam pelaksanaan UN, pelaksanaan ujian tersebut seharusnya dapat semakin baik. Tetapi pelaksanaan UN tahun 2013 justru tercatat paling buruk di antara tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun sudah bertahun-tahun UN dilaksanakan, tidak ada korelasi signifikan antara UN dengan peningkatan mutu pendidikan. Ya, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan adanya standar mutu pendidikan nasional sehingga UN sah menurut UU. Namun, dalam UU tersebut juga dikatakan bahwa sekolah menentukan kelulusan murid-muridnya.

Atas dasar itu, hak meluluskan murid harus dikembalikan kepada sekolah. UN dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman daerah, tingkat ekonomi, dan budaya masyarakat dengan tujuan untuk menginventarisasi kelemahan, kekurangan, dan ketertinggalan siswa di daerah-daerah tertentu agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan strategis.

UN harus dilakukan seefesien dan seefektif mungkin dengan biaya yang relatif rendah dan metode yang lebih mudah, seperti UN on line.

Walaupun, seandainya, UU mengatakan bahwa UN merupakan penentu kelulusan, jika ternyata UN tersebut selama hampir sepuluh tahun justru hanya menimbulkan masalah, UU tersebut perlu diamandemen. Undang-undang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat alih-alih menyulitkan masyarakat. ***

Penulis : Himpun Panggabean
Dekan Fak. Sastra UMI