Pemerintah Diminta Evaluasi dan Tertibkan HGU PT SIR

oleh
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Tertibkan HGU PT SIR
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Tertibkan HGU PT SIR
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Tertibkan HGU PT SIR

MEULABOH | DiliputNews.com – Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIR.

Pasalnya SuAK Aceh menemukan beberapa temuan, bahwa PT. SIR telah melanggar ketentuan dan tidak professional dalam pengelolaan perkebunan.

Koordinator Suak, T. Neta Firdaus, Sabtu (8/6) melalui pers realis yang diterima DiliputNews.com menyebutkan, konflik yang berlarut-larut antara PT SIR dengan masyarakat di 18 Gampong di wilayah itu, terjadi karena manajemen PT SIR amburadul.

“Ada keberpihakan aparat keamanan yang berlebihan dalam menyelesaikan konflik antara PT SIR dengan masyarakat, kita khawatir berpotensi terjadi eskalasi konflik,” ungkap Neta.

Menurutnya, jika cara-cara kekerasan tetap dipaksakan oleh PT SIR untuk menyelesaikan konflik, akan berpotensial terjadi pelanggaran HAM. Bahkan jika konflik tersebut dipertahankan oleh PT SIR akan menjadi pemicu merusak perdamaian, yang bertentangan dengan amanat UUPA dan MoU Helsinki.

“Sejauh ini PT. SIR tidak punya itikad baik menyelesaikan konflik dengan masyarakat,” ujarnya.

Neta mengaku, berdasarkan beberapa temuan SuAK, PT SIR dalam mengelola perkebunan telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Kewajiban dan Hak Pemegang HGU, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pedayagunaan Tanah Terlantar. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

“Karenanya SuAK meminta pemerintah Aceh Barat segera melakukan evaluasi perizinan PT. SIR dan jika unsure-unsur syarat pengelolaan perkebunan tidak terpenuhi, pemerinta Aceh Barat dapat mengalihkan HGU PT SIR kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Neta Firdaus.

Berikut beberapa temuan SuAK terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SIR, di antaranya :

1. Cara timbangan tidak fair, karet petani ditimbang bukan didepan petani, tidak tranparan sangat merugikan petani karena proses timbangan tidak didepan petani. Jadi perusahaan menentukan berat karet dan harga secara sepihak. Upah deres karet dibawah UMP yaitu Rp.1300 / kg dan Rp.1900 / kg jika sampai target perminggu 225 Kg.

2. Pekerja banyak direkrut dari luar, sehingga masyarakat dalam pemukiman PT SIR berkerja ke luar, seperti ke perusahaan perkebunan PT KTS, Mapoli dan Beutami.

3. Ribuan hektar lahan kosong disekeliling pemukiman rakyat diterlantarkan dan sarana jalan jembatan banyak yang rusak tidak diperbaiki.

4. Irigasi rakyat Gampong Alue Lhee tidak berfungsi karena air terkurung oleh semaknya HGU dan saluran drainase PT SIR tersumbat mengakibatkan sawah rakyat terendam.

5. PT SIR diduga bermasalah dalam pembayaran pajak PBB dan PPH.

6. PT SIR diduga tidak pernah memberikan dana Corporate Sosial Responsobility (CSR).

7. Buruh diperlakukan semena-mena, buruh tidak diasuransikan dan tidak didaftarkan di jamsostek. JIka sakit buruh berobat menggunakan uang sendiri dan buruh yang dipecat tidak mendapat pesangon.

8. PT SIR tidak punya kantor di areal perkebunan, semua aktvitas perkebunan dimenej dari kantor di Meulaboh.

9. Diduga PT SIR tidak memiliki Amdal, dan selama PT SIR menjadi pengelola belum dilakukan peremajaan batang karet.

10. Penyalahgunaan izin, didalam areal perkebunan terdapat juga perkebunan sawit, padahal peruntukkan izin HGU PT SIR untuk tanaman karet.