Kejati Aceh Didesak Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

oleh
Kejati Aceh Didesak Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan
Kejati Aceh Didesak Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan
Kejati Aceh Didesak Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

MEULABOH | DiliputNews.com – SuAK Aceh dan MaTA mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk segera menahan tersangka kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan.

Beberapa bulan lalu secara resmi dua Kajari, Lhoksukon dan Kajari Kota Lhoksemawe telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Mutia Buket Rata dan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.

“Sampai saat ini Kajari Lhoksukon belum melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alkes yang bersumber dari APBN tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar,” ungkap Koordinator Solidaritas untuk AntiKorupsi (SuAK) – Aceh Teuku Neta Firdaus, kepada DiliputNews.com, Sabtu (01/6).

Sedangkan Tim Pelacakan Aset Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon, katanya telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2,1 miliar lebih.

Sebelumnya Kajari Lhoksukon pernah mengirim surat ke Kejati Aceh, meminta Direktur RSUCM dicekal, dengan pasal 2 ayat 1 junto, pasal 3 junto, pasal 9 junto pasal 18 undang undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Jika Kajari ragu terhadap keberadaan tersangka kenapa tidak dilakukan penahanan saja, jika upaya pencekalan sudah dilakukan kenapa sudah sekian lama para tersangka korupsi ini tidak ditahan. Fenomena buruk seperti ini menjadi potret buram kinerja Kejari Lhoksukon dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh,” pungkas Neta.

Lebih Lanjut dikatakan, langkah tidak menahan koruptor juga diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas kesehatan kota Lhokseumawe yang telah merugikan negara mencapai Rp.4,8 miliar tersangkanya tidak juga ditahan.

Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 27 Februari 2012 telah menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhoksemawe Sarjani Yunus sebagai tersangka. Pada tanggal 11 Januari 2013 Kejari juga sudah menetapkan dua tersangka baru yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD) DPKAD Lhokseumawe Helma Faidar serta Dirut PT. Kana Farma Indonesia Husaini Setiawan selaku rekanan pelaksana proyek tersebut.

“Namun ketiga tersangka itu masih berkeliaran bebas seperti warga masyarakat lain yang tidak korupsi. Masyarakat menjadi tidak mengerti jika maling ayam babak belur dihajar massa kemudian ditahan, sementara “maling” dana publik milyaran rupiah diperlakukan istimewa. Rasa keadilan masyarakat sangat terganggu dengan kinerja penegak hukum seperti itu,” tambahnya.

Seharusnya aparat hukum merespon desakan masyarakat khususnya dalam penindakan kasus korupsi, penahanan terhadap seorang tersangka korupsi alkes di Aceh Uatara dan Lhokseumawe harus segera dilakukan.

“Jangan sampai masyarakat kecewa dan tidak mempercayai kinerja aparat hukum karena terlalu memanjakan koruptor. Beri efek jera bagi para tersangka maling dana publik, jangan hanya mempertimbangkan “lobby” haram para koruptor sehingga penahanannya ditangguhkan dengan alasan tersangka korperatif,” imbuhnya.