Sepucuk Surat Masyarakat Woyla Untuk Bupati Aceh Barat

oleh
Surat / Ilustrasi
Surat / Ilustrasi
Surat / Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews .com – Pemerataan fasilitas yang mendukung untuk maju dan bangkitnya sebuah pendidikan di sebuah daerah sudah menjadi  kewajiban dan tanggung jawab  Pemerintah Kabupaten. Begitu juga hak setiap masyarakat dalam hal ini pelajar, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat mahasiswa untuk mendapat pelayanan yang memadai.

Namun hak dan kewajiban ini,semenjak merdeka Republik Indonesia tahun 1945 sampai tahun 2013 belum sepenuhnya dinikamti oleh masyarakat Woyla. Padahal dalam memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi.

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, dalam pasal 5 UU nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Atas dasar itulah, kami sebagai masyarakat Woyla mempertanyakan kepada Bupati Aceh Barat atau Dinas terkait, kenapa pelajar di Woyla Induk,Woyla Barat dan Woyla Timur sampai saat ini belum ada bus sekolah yang mengantar dan menjemput anak sekolah.

Padahal kita tau. Itu sudah sangat penting, mengingat tidak semua masyarakat Woyla berkesanggupan membeli kenderaan pribadi untuk anaknya pergi ke sekolah.

Apalagi sekarang ini lagi musim Ujian Nasional (UN), banyak sekali pemandangan anak-anak sekolah berboncengan lebih dari batas maksimal. Tentunya hal ini tidak baik dalam menjaga keselamatan lalu lintas.

Jika jawaban pemerintah Aceh Barat bermasalah dengan terbatas mobil yang di miliki oleh dinas Perhubungan Aceh Barat, kenapa dari tahun ketahun tidak pernah diusulkan penambahan unit pelayanan yang memadai. Dan kenapa di kecamatan lain ada sementara di kecamatan kami tidak ada?

Jadi, kami usulkan minimal untuk Woyla Raya butuh sekitar 18 (delapan belas) unit bus sekolah,  dengan rincian 6 (enam) bus perkecamatan. Semoga harapan kami terpenuhi dan anak-anak kami bisa pergi ke sekolah tanpa menunggu jemputan orang tua yang notabene petani karet dan sawah.

Kedua, masalah pemerataan guru atau kepala sekolah yang potensial sehingga pemerataan pendidikan benar-benar terwujud di bumi Teuku Umar dan tidak hanya sekedar slogan waktu kampanye.

Kemudian, harapan terakhir kami. Pemutasian kepala sekolah harus sesuai dengan prosedur, jangan sampai ada muatan politis berupa balas jasa. Karena jika hal ini kedepankan tidak akan memajukan pendidikan kita yang sudah sangat memprihatinkan dibandingkan daerah lain.

Tertanda,
Warga Woyla, Mustafa Husen