Pemerintah Pusat Didesak Tuntaskan PP Turunan UUPA

oleh
Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)

BANDA ACEH – Pemerintah Pusat diminta menuntaskan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Kami menilai sejumlah PP dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan UUPA itu sangat penting untuk membangun Aceh pascakonflik,” kata Ketua DPD Partai Golkar Aceh Sulaiman Abda di Banda Aceh, Selasa 16 April 2013.

Sejumlah PP yang hingga kini belum diturunkan untuk Aceh itu seperti PP pengelolaan minyak dan gas Aceh serta Perpres penyerahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Pemerintah Aceh.

“Kita memerlukan payung hukum (PP) sebagai petunjuk teknis untuk membangun Aceh meski kita juga memiliki produk peraturan sendiri seperti qanun (perda). Namun semuanya harus berjalan seimbang, jangan sampai ada yang saling berbenturan,” katanya menambahkan.

Politisi Partai Golkar Aceh itu juga mencontohkan Undang Undang Nomor 36/2000 tentang Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas.

“Untuk itu juga diperlukan sejumlah peraturan pemerintah pusat sehingga Sabang benar-benar menjadi kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang diatur dengan sebuah undang-undang serta petunjuk teknisnya juga jelas,” kata dia menambahkan.

Sabang, hingga saat ini belum berkembang sesuai harapan masyarakat dikarenakan ada sejumlah aturan yang belum jelas dari pusat, kata Sulaiman menjelaskan.

“Hampir setiap hari kita dengar ada gula pasir yang dibawa dari Sabang, kembali ditangkap pihak berwenang di daratan Aceh. Kondisi itu tentunya menyedihkan kita semua, sebab terkesan Sabang kawasan penyelundupan,” kata Wakil Ketua DPR Aceh itu.

Dipihak lain, Sulaiman Abda juga meminta anggota fraksi Partai Golkar di DPR RI terutama daerah pemilihan Aceh agar ikut memperjuangkan PP dan Perpres turunan UUPA yang hingga kini belum turun.

“Kader Golkar asal Aceh harus berjuang, karena dengan adanya PP dan Perpres, maka akan lebih mudah membangun daerah ke arah yang lebih baik dibawah NKRI,” katanya. (Red/Ant)