Bersihkan Sekolah dari Kekerasan Anak

oleh
Bersihkan Sekolah dari Kekerasan Anak
Bersihkan Sekolah dari Kekerasan Anak
Bersihkan Sekolah dari Kekerasan Anak

DI tengah maraknya upaya berbagai pihak untuk menjauhkan anak dari ragam tindakan kekerasan, ekspoitasi dan perampasan hak, kita kembali dikejutkan oleh sebuah peristiwa kekerasan terhadap anak, yang terjadi justru di dalam lingkup lembaga sekolah. Kekerasan tersebut berlangsung di sekolah MAN 1, Medan. Peristiwa tersebut sempat menghebohkan publik, dan tak ayal sejumlah media lokal melansir beritanya pada halaman depan.

Terkuak lah seorang guru PPKN bernama AS, yang disebut-sebut sebagai pelaku kekerasan terhadap anak didik dengan cara mengoleskan balsem pada mata ketiga siswanya; FF, IM dan AT. Ketiga siswa tersebut telah dituduh mencontek ketika mengikuti ujian pada 23 Maret 2013 yang lalu. Kejadian tersebut berujung pada dirawatnya ketiga siswa tersebut di rumah sakit. Dengan demikian, sang guru pun merasa telah sah memaksakan arogansinya untuk menghukum anak didiknya dengan cara yang tidak manusiawi. Kekerasan seperti ini wajib diberi bobot perhatian serius, agar tidak terulang lagi di masa depan.

Kita semua sepakat bahwa, anak harus dijauhkan dari bebagai tindak kekerasan. Negara pun tau soal itu. Itulah kenapa Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan dan perundangan terkait dengan perlindungan dan pembelaan hak anak. Diantaranya adalah: UU.NO. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU.NO.3/1997 tentang Pengadilan Anak, yang sudah digantikan dengan UU.NO. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kita harus katakan bahwa, tak seorang pun pernah diberi mandat atau ijin untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Sekali lagi, kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah MAN 1 itu harus diusut secara tuntas. Dan, pelakunya harus diseret ke muka pengadilan untuk dimintai tanggung-jawab.

Kejadian seperti ini, untuk kesekian kalinya, membuktikan bahwa kesadaran kita masih belum bergerak naik secara merata. Kekerasan yang terjadi di sekolah MAN 1 itu jelas merefleksikan sebuah kenyataan yang sangat faktual. Kita semua meyakini hal seperti ini layaknya mirip seperti fenomena gunung es. Jumlah dan frekwensi kejadian, yang muncul di permukaan, memang masih sedikit. Namun sesungguhnya, banyak kasus sejenis yang tidak terkuak ke muka publik. Namun demikian, ini sudah cukup menunjukkan bahwa terdapat adanya ancaman bahaya laten, yang menghadang nasib anak-anak di negeri ini.

Sekolah bukan institusi kekerasan

Berkaca dari fungsinya, lembaga sekolah bukan lah tempat dimana anak-anak mendapatkan pendidikan kekerasan. Ia merupakan lembaga pendadaran untuk menyiapkan generasi muda menjadi insan yang berahlak mulia, bermoral dan berkepribadian luhur. Mereka (baca: anak-anak) adalah tunas generasi bangsa. Mereka berhak atas pendidikan yang baik dalam nuansa kasih sayang dan rasa keadilan, serta kedamaian. Lebih lanjut, anak-anak yang dididik dalam suasana kekerasan, hanya akan menghasilkan generasi masa depan dengan kualitas pendendam dan kurang percaya diri. Maka sudah selayaknya, lembaga sekolah harus dibersihkan dari segala bentuk kekerasan. Dan, semua itu dilakukan untuk memastikan adanya upaya pada keberpihakan terhadap lingkup tumbuh dan kembangnya anak, demi kepentingan terbaik bagi anak-anak di negeri ini (the best interest of child).

Seputar ganjaran bagi penganiaya anak

Demi menumbuhkan efek jera atas tindakan immoral tersebut, pantas kiranya mendesak para pelaku penganiaya anak (child molester) untuk meminta maaf secara publik dan terbuka, melalui media masa. Hal semacam ini penting sebagai reminder bagi tindakan sejenis di masa depan, walau tidak harus menghapuskan kesalahan sejenis ini dari jeratan hukum formal. Tindakan skorsing dan penundaan benefit bagi yang bersangkutan juga harus dilakukan secara simultan demi memastikan adanya efek jera di masa depan.

Refleksi bersama

Peristiwa tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkup sekolah, sekali lagi, harus menjadi tintik anjak untuk melakukan refleksi secara bersama. Tindakan koreksi total dan evaluasi menyeluruh wajib dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan; mulai dari Kementrian dan Dinas Pendidikan, Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan dan Kehakiman, serta lembaga-lembaga pendidikan dan sosial, yang memiliki perhatian pada isu perlindungan anak. Dengan demikian, tugas-tugas dalam mengawal terjadinya pola perlindungan anak yang holistik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, dapat terwujud secara baik dan benar. Peristiwa seperti ini jelas memalukan dan menyisakan duka lara bagi kita semua. Terlebih pada diri korban, kisah sejenis ini menorehkan rasa ketakutan dan sindrom traumatis pada pasca kejadian.

Masih dalam kerangka yang sama, refleksi dan evaluasi total sebagaimana dimaksudkan, akan dapat memberi angin segar dan energi baru, bagi tumbuhnya upaya oleh segenap unsur bangsa ini, dalam menciptakan generasi muda masa depan yang tangguh, berwibawa dan bermartabat. Kondisi seperti itu hanya bisa diwujudkan bila wajah dunia pendidikan kita bisa lebih berparas ayu dan menyejukkan bagi warga didiknya. Viva anak Indonesia.

Penulis : Prawoto
Deputi Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia .