Presiden SBY Akan Panggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah

oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengundang Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membicarakan kontroversi bendera Aceh. Presiden menilai masalah bendera dan lambang daerah bukanlah masalah politik sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui proses yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

“Beberapa saat lagi saya akan mengundang Gubernur Aceh untuk membicarakan ini. Bagaimana kita justru bersatu bersinergi untuk memajukan Aceh, agar Aceh tetap tenang dan damai, agar Aceh bisa membangun masyarakat dan daerahnya dan kesejahteraan rakyat bisa terus ditingkatkan. Itu yang harus saya ingatkan kepada seluruh pihak, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh,” kata Presiden, Jumat (5/4/2013).

SBY menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto untuk berkoordinasi. Sementara Mendagri sendiri telah melaporkan kunjungannya ke Aceh untuk bicara dengan DPR Aceh dan Gubernur.

Kepala Negara berharap hasil pembicaraan Mendagri dengan pihak di Aceh dapat membawa pemahaman yang positif. SBY berharap agar permasalahan lambang daerah Aceh kembali kepada UUD yang berlaku. Menurutnya masalah baru yang timbul adalah suatu kemunduran yang dapat memicu ke konflik terdahulu.

Presiden juga menegaskan telah mengeluarkan amnesti kepada seluruh bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai gerakan pemisahan diri harus dihentikan.

Menurut Presiden, suatu daerah bisa saja memiliki lambang, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karenanya, SBY mengingatkan kembali kesepakatan mengakhiri konflik bersenjata Aceh pada 2005 di Helsinki, Finlandia.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah nantinya, SBY akan membicarakan lambang daerah juga upaya memajukan Aceh. SBY menekankan prioritas pemerintahannya saat ini adalah memajukan Aceh dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun Aceh seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia.