Menyoal Komitmen Anti Korupsi

oleh
Menyoa Komitmen Anti Korupsi
Menyoa Komitmen Anti Korupsi
Menyoa Komitmen Anti Korupsi

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap takala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Intensitas korupsi berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berlainan, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor.

Dalam catatan kuno megenai masalah ini merujuk pada penyuapan terhadap para hakim, dan tingkah laku para pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno, Korupsi sering muncul kepemukaan sebagai masah yang perlu diperangi.S.H. Alatas dalam Buku ( Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi ).

Di Indonesia korupsi sepanjang sejarah telah dijadikan musuh bersama, Perang terhadap praktik korupsi makin booming terdengar dikalangan politisi, penjabat publik, LSM dan juga partai politik. Bila kita cermati, hampir tidak ada pemimpin yang tidak secara terbuka menyatakan niat untuk memberantas korupsi, tidak ada parpol satupun yang tidak Pro terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, para elit politik dengan kompak menyatakan sikap dukungannya terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum.

Sekalipun, pertanyaan tersebut kita tujukan kepada segenap penduduk Indonesia, dapat kita asumsikan, jawabanya akan selaras, yaitu menolak prilaku korupsi. yang menjadi pertanyaan, apakah upaya tersebut sudah berbanding lurus dengan penurunan angka korupsi di Indonesia.? Benarkah demikian, telah ada parpol yang dibangun dengan semangat anti korupsi.?

Rangsangan Menyuburkan Praktikkorup

Pada dasarnya Parpol di Indonesia memang telah berlumur dengan kasus korupsi, kondisi ini dapat terlihat dari setiap panggung politik, yang sering dibuat gaduh oleh pemberitaan politisi yang terlibat korupsi, praktik korupsi tidak dapat terkendali, menjerat para kader parpol. hampir tidak ada satupun partai politik yang kadernya tidak berlumur dengan korupsi, sepanjang tahun 2012 Indonesia Corrotion Warch ( ICW ) telah mencatat sebanyak 52 politisi telah terjerat kasus korupsi, dari jumlah itu, 14 kader dari partai Gorkar, diposisi kedua diduduki Partai Demokrat dengan 10 kader, dan di susul partai PAN dan PDIP dengan jumlah kader masing – masing 8 orang dan masih banyak kasuh lainya.

Multypartai tumbuh pesat di Indonesia, tapi politisi justeru kehilangan Idiologi dan Idealisme, perilaku politisi yang tidak memiliki prinsip, atau tidak berasas dan cenderung hanya menurut keadaan atau kesempatan yang menguntungkan. ( Oportunis ) sehingga Politik berhenti “ Dipolitik Kekuasaan” politik sebagai sebuah kebijakan untuk mendistribusikan kesejahteraan tidak dijalankan. Prilaku tersebut dapat mendorong budaya politik cenderung korup. Baca Kompas Edisi Sabtu 09/03 ( Bangsa Alami Disorintasi ).

Uniknya, masing-masing Parpol telah mengetahui dosa–dosa partai lain, hampir bisa dipastikan yang akan terjadi adalah saling menggunci satu sama lain, upaya saling sandera, menjegal, saling mencari kesalahan parpol lain. Proses hukum yang seharusnya dikedepankan menjadi tidak berfungsi, ketika kempentingan politik telah merajai, misalnya kasus centuri, merupakan salah satu sample kasus yang sudah pernah terunggkap, dan kemudian tenggelam dengan alasan diserahkan pada proses hukum, sampai sekarang pu belum ada kejelasan.

Lain halnya belakangan yang terjadi, isu korupsi dijadikan layaknya “Barang Dagangan” para politisi untuk menuai suara terbanyak dalam pemilu, dinamika perpolitikan elit kerap menjadikan isu korupsi sebagai salahsatu pertimbangan untuk dijadikan program kerja dalam mempengaruhi massa, bahkan “ Anti Terhadap Korupsi ” menjadi tema pada setiap ajang kampanye. Namun ucapan tersebut terkesan tidak lebih dari hanya kepura puraan belaka, untuk mendapat sensasi serta mempertahankan gengsi. toh pada saat yang sama banyak kader parpol dan penjabat pemerintah yang terjerat hukum diakibatkan korupsi

Dukungan Politik Ril

Berdasarkan uraian diatas, dengan berbagai dinamikan yang muncul dapat disimpulkan bahwan masih belum ada niat baik pemerintah ( Setengah Hati ) dalam mengupayakan penekanan terhadap pemberantasan korupsi, kehadiran hukum untuk memberi efek jera terhadap pelaku korup, namun tidak pernah menyurutkan syahwat para koruptor selama ini, artinya hukum masih belum benar-benar dijalankan pemerintah, hukum terkesan tajam kebawah dan tumpul keatas.

Dalam situasi perang terhadap korupsi, dominan kesadaran politiklah yang perlu ditingkatkan , pemerintah seyogianya memperkuat sikap politiknya dalam penegakan hukum, perlu dipikirkan lebih jauh karena mengingat korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang bisa membangkrutkan negara, korupsi sebagai kejahatan luar bisa yang merupakan pelangaran hak ekonomi, sosial, dan budaya harus dihadapi dengan cara yang luar bisa pula.

Saat ini tidak dapat dimunafikan, untuk memberantas korupsi adalah adanya dukungan “Politik Ril” Pemerintah, hal ini dapat kita ambil contoh sederhana dalam penangganan terorisme, aparat penegak hukum bahkan tidak segan-segan menembak mati para teroris sekalipun belum terbuktik keterlibatannya, keberhasilan yang dilakukan penegak hukum dalam memerangi teroris tidak lepas dari adanya dukungan politi ril dari pemerintah. Bila kita lihat kedua kriminal ini sama-sama melanggar ham. Maka sudah sepatutnya dukungan politik ril dari pemeritah, bukan kepentingan politik.

Kedua. Menguatkan kembali komitmen parpol, Karena menurut kacamata penulis, cerminan suatu partai politik anti terhadap korupsi atau tidaknya itu dapat dilihat dari kesesuaian antara “ Kata ’’ dan “ Perbuatan ’’ yang di lontarkan suatu parpol, Sekalipun penolakan terhadap Korupsi sudah berkali-kali dilontarkan, maka mustahil, jika diantara Kata dan perbuatan suatu parpol masih bertolak belakang.

Seperti yang telah disinggung diatas, hampir tidak ada pemimpin atau parpol yang tidak secara terbuka menyatakan niat untuk memberantas korupsi, tetapi siapa yang akan percaya? bila prilaku Partai politik masih memposisikan diri sebagai “ Kendaraan Untuk Calon Bermodal Besar, sebaliknya bagi mereka kandidat bermodal kecil silakan minggir meskipun layak secara integritas, Komitmen inilah yang perlu dibangun kembali oleh seorang pemimpin maupun parpol dalam memerangi korupsi.

Lagi – lagi kehadiran berbagai produk hukum dan penegak hukum untuk menggempur korupsi ternyata juga tidak mampu berbuat banyak. ketika dalam lembaga tersebut juga sudah terkontaminasi dengan wabah korupsi. yang ketiga, menjauhi penempatan penjabat pemerintah yang terindikasi korupsi dalam jabata birokrasi. bagaimana mungkin bersih menyapu lantai yang kotor jika sapunya kotor ( Berlumur ), yang ada hanya akan membuat seluruh lantai itu kotor. Kondisi ini hanya akan membuat polapikir masyarakat terhadap prilaku korupsi adalah sebuah kewajaran, lumrah dan sebagainya.

Keempat, Guna untuk memotong menluasnya wabah korupsi pemerintah perlu membuat langkah baru, yaitu dengan menitik beratkan pada pencegahan, dengan melahirkan sebuah embrio semangat anti korupsi dalam masyarakat, membangun suatu komunitas Anti Korupsi dalam lingkunagan kecil masyarakat secara berlahan terutama ditingkat pelajar, serta dilakukan pembinaan secara masif maka tidak tertutup kemungkinan embrio ini akan berkembang besar dengan harapan lahirnya budaya penolakan terhadap korupsi.

Kelima, adanya kemauan yang kuat dari seorang pemimpin, karena Pendekatan programatis yang pernah dilakukan selama ini, cenderung menuai kegagalan karena pemimpi tidak memberi dukungan penuh dan proaktif terhadap pemberantasan korupsi. adanya seorang pemimpin pemerintah yang punya kemauan keras dan secara jujur tampa tebang pilih melawan prilaku korupsi, karena mengutip kata S.H Husai Alatas dalam buku ( Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi ) “ Seorang pemimpin itu ibarat angin, sedangkan rakyat adalah rumput ilalang, kemana angin bertiup maka kesitulah ilalang akan meliuk.”

Keenam, Mencegah lebih baik dari pada mengobati, untuk memulai pencegahan korupsi, diawali dari dalam pribadi masing-masing yaitu dengan membiasakan pola hidup sederhana, peranan ini perlu dicerminkan oleh seorang pemimpin, cerminan hidup sederhana dapat menjauhi dari sifat tamak, keserakahan dan sebagainya. Perlu di inggat, kita sekarang membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menselaraskan antara kata dan perbuatan, bukan mereka orang berteriak lantang disetiap kesempatan yang hanya mampu menyembunyikan ketidak jujuran dibalik perang melawan korupsi.

Oleh : Teuku Hendra Keumala
Siswa Sekolah Antikorupsi Aceh